Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kepatuhan pejabat ASN terhadap aturan pelaporan keuangan, kurangnya empati pejabat publik terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah dan daerah, hingga persoalan tata ruang yang dinilai terus memunculkan masalah dari tahun ke tahun.
Berbagai tanggapan tersebut menegaskan perlunya keseriusan pemerintah dalam membangun birokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat/rakyat.
Diskusi berakhir pada pukul 16.30 WITA dan dihadiri peserta dari kalangan aparatur sipil negara, akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (AHW)
