NusantaraInsight, Makassar — Dinas Perpustakaan Kota Parepare dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Dr. H. Ahmad M.Si dan Kepala Bidang Kearsipan Andi Fadul Haq,S.Sos.,M.Si mengadakan koordinasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (27/2/2024).
Koordinasi ini diterima langsung oleh Kepala Bidang Kearsipan DPK Sulsel Dr.H.Basri,S.Pd.,M.Pd didampingi oleh Koordinator Arsiparis Sulsel Irzal Natsir, SE.,M.Si, turut mendampingi Arsiparis Ahli Madya, Sherley R.Lobo, S.Sos, Andi Bachtiar, S.Sos, MA, Malluluang,S.Sos dan Irwansyah,S.Sos.
Dalam diskusi singkat pada pertemuan ini terangkat nomenklatur Dinas Perpustakaan Kota Parepare yang mana didalamnya ada Bidang Kearsipan, namun tak ada di nomenklatur Dinas
Kepala Bidang Kearsipan Dr.Basri dalam keterangannya kepada media ini, menyampaikan bahwa kunjungan Dinas Perpustakaan Kota Parepare untuk melihat SOP Bidang Kearsipan DPK Sulsel.
Selain itu, menurutnya, kunjungan ini dibicarakan terkait Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Cabang Parepare.
“Tentu keberadaan AAI di Kota Parepare sangat penting artinya untuk menunjang kinerja kearsipan di Kota Parepare,” ucapnya.
“Apalagi saat ini era digitalisasi kearsipan akan menjadi poin terpenting dalam kinerja pemerintah. Tentu dengan adanya Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
“Diketahui bahwa penerapan SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan birokrasi yang bersih dan akuntabel,” tambahnya.
“Semoga pembentukan AAI di Kota Parepare segera dipercepat dan tentu bidang kearsipan di kota Parepare semakin tertata dengan baik,” pungkasnya.
