Sebagaimana yang terdefenisikan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh Lembaga Negara, Badan Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Ormas, Orpol dan perorangan dalam rangka mendukung kegiatan/kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbegara.
Definisi arsip diatas memberikan kejelasan yang sejelas jelasnya bahwa arsip itu urgent dan strategi, aset yang berharga, jati diri bangsa, bahan akuntabilitas dan tulang punggung manajemen dan administrasi pemerintahan, serta memori kolektif bangsa. Tak ada satupun organisasi yang bisa hidup dan berkembang tanpa arsip, arsip ibarat dalam tubuh yang memberikan kekuatan bagi organisasi dan pemerintah karena menyokong penuh tata kelola pemerintahan, hal ini jelas dan pastinya teruji. Secara kelembagaan di republik ini arsip sudah ada sejak kemerdekaan walaupun belum terformat secara kompleksitas dalam tugas dan fungsi, paling tidak telah menunjukkan kesadaran, kepedulian dan keinginan dalam menjaga marwah peradaban bangsa yang tergambar dalam tinta yang melekat pada fisik arsip. Kearsipan pun berevolusi semakin baik dan produktif dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan yang disahkan pada tanggal 18 Mei 1971 yang saat ini menjadi tanggal monumental Hari Jadi Kearsipan. Regulasi Kearsipan tahun 1971 ini pun memberikan kesan yang positive bahwa negara nemiliki tanggungjawab yang penuh dalam mendukung tugas-tugas kearsipan dalam berkepemerintahan, mewujudkan tertib arsip dan penyelamatan arsip yang berpotensi hilang ataupun rusak.
2 (dua) regulasi Kearsipan yang familiar dan fenomenal ini, yakni Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 dan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 memberikan ketegasan bahwa negara tidak boleh main main terhadap kearsipan , wajib serius dan mendukung tugas-tugas mulia kearsipan dalam menjaga dan merawat peradaban, dalam mewujudkan akuntabilitas administrasi pemerintahan, transformasi kearsipan dalam digitalisasi kearsipan yang lebih dominan dari sisi konvensional, melestarikan arsip sebagai legacy bagi anak cucu bangsa di masa mendatang serta meningkatkan kesejahteraan para Arsiparis sebagai profesi yang bertanggungjawan dalam mengawal peradaban.
Di penghujung tulisan ini, sebuah harapan tulus dari kami agar pemerintah baik nasional maupun daerah terus konsisten dan konsekuen menjaga marwah kearsipan secara suistenable karena menjadi sebuah keyakinan bahwa pengelolaan arsip secara profesional dengan menjunjung tinggi kaidah-kaidah kearsipan adalah bentuk kesadaran dan kejujuran kebangsaan yang memperkuat nasionalime dan idealisme bangsa, meratakan segala kepalsuan dan hoax, mencegah korupsi, kolusi, nepotisme dan pada akhirnya Indonesia pun akan bangkit secara tegak dan bermartabat. Aamin.
Dirgahayu Kearsipan Nasional ke 54
18 Mei 2025, dengan tema:
Prakarsa Mahardika: Ekosistem Kearsipan Digital untuk Pemerintahan Berdayaguna, Kemajuan Ilmu Pengetahuan, dan Budaya Bangsa.” dan
Dirgahayu Kebangkitan Nasional ke 117 – 20 Mei 2025
Penulis:
IRZAL NATSIR, SE, M.Si
-ARSIPARIS AHLI MADYA
PEMPROV. SULAWESI SELATAN
-SEKRETARIS ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA
(AAI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
