“Apa yang ditulis Prof. Ilmar ini tidak hanya bagaimana konsep GG, tetapi bagaimana menghubungkan antara aspek tata kelola pemerintahan dengan legalitas birokrasi pemerintahan. Konteks dan konsep pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dalam konteks efektivitas dalam organisasi pemerintahan dan capaian kinerja yang dicapai,” ujar Andi Lukman.
Kalau kita melihat sekarang, kinerja pemerintahan berjalan dari atas ke bawah karena yang punya tanggung jawab untuk merealisasikan beban dan tanggung jawab indikator kinerja mulai dari eselon tingkat atas sampai ke tingkat bawah melalui jalur kinerja.
Indikator kinerja pemerintahan, juga harus dilihat dari pijak etik kinerja dan kekuasaan. Bagaimana terkait dengan akuntabilitas publik, perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Apa yang dibahas Prof. Ilmah, di mata Andi Lukwan, merupakan “neo debirokratisasi” .
Sekretaris Provinsi Sulsel Dr.Drs, Jufri Rahman, M.Si., menyebutkan, masyarakat membutuhkan hasil dari kinerja pemerintahan. Mereka membutuhkan kejelasan, kepastian, dan kecepatan. Jadi birokrasi itu tidak seharusnya membentengi dan menjauhkan masyarakat.
Di dalam lontara disebutkan, kata Dr. Jufri Rahman, tidak ada pemerintah tanpa rakyat. Pemerintah yang baik itu adalah yang menciptakan kebaikan bagi rakyat. Rakyat ini memerlukan diurus oleh pemerintah.
“Di dalam pemerintahan itu ada satu kondisi yang mengharuskan kita mengambil tindakan yang disebut diskresi,” ujar mantan Kepala Bappeda Sulsel tersebut.
Oleh sebab itu ada tuntutan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Partisipasi antara lain dalam bentuk masukan dan saran kepada pemerintah dalam suatu kebijakan. Namun kita tidak bisa memberi penilaian berdasarkan persepsi kita sendiri.
“Marilah kita bermuhasabah (proses introspeksi, evaluasi diri, sikap dan niat yang telah dilakukan) dalam menilai diri sendiri,” kunci Jufri Rahman yang tampil dengan gayanya yang serius tetapi santai disertai humor. (mda).
