Di dalam buku ini, program pemerintahan sudah harus berubah. Lembaga pemerintahan harus disesuaikan (ajustment) agar adaptif dengan perubahan. Masyarakat adalah “shareholder” (individu pemilik saham). Unsur yang tidak boleh tidak harus ikut berperan.
Ia mencontohkan pengalamannya ketika mengunjungi Kyoto Jepang. Ketika membutuhkan pengairan, masyarakat menghimpun sendiri sumber daya bagaimana pengairan itu dibangun. Potensi sumber daya apa yang dimiliki. Nanti dia datang ke pemerintah dan mengemukakan kekurangan yang mereka tidak miliki. Dan, itulah yang pemerintah bantu.
“Saya menilai, pemerintahan saat ini sangat mahal ongkosnya. Good governance harus diawali dari level desa dan kelurahan. Kadang-kadang perintah itu dari atas ke bawah, namun kinerjanya justru dari bawah ke atas,” kunci Madjid Sallatu.
Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, Dr.Andi Lukman, M.Si. Menyebutkan, karya Prof. Aminuddin Ilmar ini tidak saja bermanfaat bagi para akademisi, tetapi juga bagi para pegiat administrasi pemerintahan kita yang berada di unit birokrasi. Topik diskusi ini menjadi tema sentral dalam konteks kekinian. Banyak masalah yang muncul terkait dengan masalah tata kelola administrasi pemerintahan.
“Apa yang ditulis Prof. Ilmar ini tidak hanya bagaimana konsep GG, tetapi bagaimana menghubungkan antara aspek tata kelola pemerintahan dengan legalitas birokrasi pemerintahan. Konteks dan konsep pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dalam konteks efektivitas dalam organisasi pemerintahan dan capaian kinerja yang dicapai,” ujar Andi Lukman.
Kalau kita melihat sekarang, kinerja pemerintahan berjalan dari atas ke bawah karena yang punya tanggung jawab untuk merealisasikan beban dan tanggung jawab indikator kinerja mulai dari eselon tingkat atas sampai ke tingkat bawah melalui jalur kinerja.
Indikator kinerja pemerintahan, juga harus dilihat dari pijak etik kinerja dan kekuasaan. Bagaimana terkait dengan akuntabilitas publik, perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Apa yang dibahas Prof. Ilmah, di mata Andi Lukwan, merupakan “neo debirokratisasi” .
Sekretaris Provinsi Sulsel Dr.Drs, Jufri Rahman, M.Si., menyebutkan, masyarakat membutuhkan hasil dari kinerja pemerintahan. Mereka membutuhkan kejelasan, kepastian, dan kecepatan. Jadi birokrasi itu tidak seharusnya membentengi dan menjauhkan masyarakat.
Di dalam lontara disebutkan, kata Dr. Jufri Rahman, tidak ada pemerintah tanpa rakyat. Pemerintah yang baik itu adalah yang menciptakan kebaikan bagi rakyat. Rakyat ini memerlukan diurus oleh pemerintah.
