Untuk itu, Ombudsman mendorong setiap penyelenggara layanan publik membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas, transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan terhadap pengaduan dan masukan masyarakat. Selain pengawasan internal, partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan publik agar tetap berjalan sesuai standar dan bebas dari maladministrasi.
Melalui Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung peningkatan kinerja pelayanan di lingkungan BKKBN.
Bagi Ombudsman, pelayanan publik yang bernilai pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.
Karena itu, ruang dialog dengan masyarakat perlu terus dibuka agar setiap kebijakan dan layanan yang dihasilkan semakin relevan, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan warga. Sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik, kolaborasi antara penyelenggara layanan dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk membangun pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berkelanjutan.(*)
