Dalam kesempatan tersebut, Ismu juga menyoroti pentingnya survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen evaluasi yang mampu menggambarkan pengalaman nyata masyarakat saat menerima layanan.
“Kepuasan masyarakat bukan tentang seberapa tinggi nilai yang diperoleh dalam survei. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil survei itu digunakan untuk menemukan titik lemah layanan, memperbaiki proses yang belum efektif, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu,” katanya.
Lebih lanjut, Ismu menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan upaya pencegahan maladministrasi. Bentuk-bentuk maladministrasi seperti penundaan pelayanan, penyimpangan prosedur, diskriminasi, hingga penyalahgunaan wewenang tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat dari sebuah layanan publik.
Untuk itu, Ombudsman mendorong setiap penyelenggara layanan publik membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas, transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan terhadap pengaduan dan masukan masyarakat. Selain pengawasan internal, partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan publik agar tetap berjalan sesuai standar dan bebas dari maladministrasi.
Melalui Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung peningkatan kinerja pelayanan di lingkungan BKKBN.
Bagi Ombudsman, pelayanan publik yang bernilai pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.
Karena itu, ruang dialog dengan masyarakat perlu terus dibuka agar setiap kebijakan dan layanan yang dihasilkan semakin relevan, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan warga. Sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik, kolaborasi antara penyelenggara layanan dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk membangun pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berkelanjutan.(*)
