Sebagai wujud tanggung jawab moral dan hukum, Pemprov Kaltara berkomitmen untuk bergerak cepat menyelesaikan seluruh catatan maupun rekomendasi yang dijabarkan oleh BPK sesuai regulasi yang berlaku.
“Laporan yang diserahkan hari ini bukan sekadar tumpukan berkas administrasi, melainkan representasi dari kejujuran tata kelola keuangan kita. Setiap poin rekomendasi dari BPK akan segera kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Lewat torehan WTP yang ke-12 ini, Pemprov Kaltara optimistis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah akan semakin solid. Hal ini sejalan dengan ambisi besar pemerintah untuk terus menyajikan birokrasi yang profesional, terbuka, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
