“Dalam kurang lebih 11 bulan kami memimpin, kami melihat bahwa Makassar memiliki potensi pertumbuhan yang sangat baik. Tantangannya adalah bagaimana mengawal pertumbuhan itu agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” beber Munafri.
Ia menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah Kota Makassar saat ini adalah mendorong pemerintahan yang berorientasi pada dampak (impactful governance).
Seluruh kebijakan, program, dan penggunaan anggaran harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga dan memperkuat daya beli.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata. Tujuan akhirnya adalah menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.
Sebagai contoh konkret, Munafri menyebutkan sejumlah program yang secara langsung mengurangi beban pengeluaran rumah tangga warga. Salah satunya adalah pembebasan iuran sampah bagi masyarakat.
“Bagi sebagian orang, Rp50 ribu mungkin kecil. Tapi bagi banyak warga Makassar, Rp50 ribu per bulan itu sangat berarti. Uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Inilah cara kami menjaga daya beli,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru. Menurut Munafri, biaya seragam yang mencapai sekitar Rp300 ribu jika dikonversi per bulan juga berdampak signifikan bagi keluarga.
Program lain yang juga berdampak langsung adalah pemasangan sambungan PDAM gratis bagi masyarakat. Menurut Appi, biaya awal pemasangan sering menjadi beban di depan yang cukup berat bagi warga, sehingga pemerintah hadir untuk menghilangkan hambatan tersebut.
Di sektor tata kelola pemerintahan, Munafri mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap sistem digital.
Sebelumnya terdapat sekitar ratusan aplikasi layanan, yang kemudian disatukan dalam satu sistem terpadu bernama Makassar Super Apps “Lontara Plus”.
Tak hanya itu, untuk mendorong pemerataan ekonomi, Pemkot Makassar juga membangun sentra-sentra ekonomi baru, salah satunya melalui pembangunan stadion sepak bola menggunakan APBD Kota Makassar.
Menurut mantan Bos PSM itu, atmosfer sepak bola menjadi daya tarik ekonomi tersendiri yang mampu menggerakkan sektor jasa, UMKM, dan pariwisata.
Dalam aspek demokrasi dan pelayanan publik, Munafri menyebut Makassar menjadi salah satu daerah percontohan dalam pemilihan Ketua RT dan RW secara langsung.
“Kami ingin masyarakat bebas memilih siapa yang paling dekat dan paling bertanggung jawab untuk melayani mereka. Ini bagian dari pendekatan keadilan dan kehadiran negara di tengah masyarakat,” katanya, dihadapan rombongan dari Majene.
