“Kami mendorong iklim investasi yang sehat, memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, menata transportasi publik yang ramah lingkungan, serta mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, reformasi birokrasi menjadi kunci utama. Munafri menekankan pentingnya aparatur pemerintah untuk tidak sekadar bekerja secara administratif, tetapi mampu menjadi pelayan publik yang responsif, solutif, dan berintegritas.
“Birokrasi harus hadir memberi solusi, bukan menambah persoalan. Aparatur pemerintah dituntut memiliki kepekaan sosial dan komitmen kuat dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Sebagai wujud keberpihakan konkret kepada masyarakat, Pemerintah Kota Makassar juga menetapkan Program Prioritas Sapta Mulia. Program ini dirancang agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh warga dalam kehidupan sehari-hari.
Di kesempatan ini, Ketua DPD II Golkar Makassar, itu memaparkan secara menyeluruh kondisi, tantangan, serta strategi pembangunan Kota Makassar yang berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat.
Dia menjelaskan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia, dengan wilayah administrasi yang terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan.
Jumlah penduduk Makassar pada malam hari mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dari daerah sekitar. Artinya, tekanan inflasi dan dinamika ekonomi di Kota Makassar ini sangat tinggi.
“Dalam kurang lebih 11 bulan kami memimpin, kami melihat bahwa Makassar memiliki potensi pertumbuhan yang sangat baik. Tantangannya adalah bagaimana mengawal pertumbuhan itu agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” beber Munafri.
Ia menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah Kota Makassar saat ini adalah mendorong pemerintahan yang berorientasi pada dampak (impactful governance).
Seluruh kebijakan, program, dan penggunaan anggaran harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga dan memperkuat daya beli.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata. Tujuan akhirnya adalah menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.
Sebagai contoh konkret, Munafri menyebutkan sejumlah program yang secara langsung mengurangi beban pengeluaran rumah tangga warga. Salah satunya adalah pembebasan iuran sampah bagi masyarakat.
“Bagi sebagian orang, Rp50 ribu mungkin kecil. Tapi bagi banyak warga Makassar, Rp50 ribu per bulan itu sangat berarti. Uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Inilah cara kami menjaga daya beli,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru. Menurut Munafri, biaya seragam yang mencapai sekitar Rp300 ribu jika dikonversi per bulan juga berdampak signifikan bagi keluarga.
Program lain yang juga berdampak langsung adalah pemasangan sambungan PDAM gratis bagi masyarakat. Menurut Appi, biaya awal pemasangan sering menjadi beban di depan yang cukup berat bagi warga, sehingga pemerintah hadir untuk menghilangkan hambatan tersebut.
Di sektor tata kelola pemerintahan, Munafri mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap sistem digital.
Sebelumnya terdapat sekitar ratusan aplikasi layanan, yang kemudian disatukan dalam satu sistem terpadu bernama Makassar Super Apps “Lontara Plus”.
Tak hanya itu, untuk mendorong pemerataan ekonomi, Pemkot Makassar juga membangun sentra-sentra ekonomi baru, salah satunya melalui pembangunan stadion sepak bola menggunakan APBD Kota Makassar.
