Salah satu manfaat yang ditekankan Munafri adalah kemampuan teknologi digital dalam membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.
Dikatakan, melalui kanal digital, masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang ditemui di lingkungan masing-masing tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor lurah, kecamatan, maupun kantor wali kota.
Appi juga memberikan gambaran, warga dapat melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya, seperti saluran air yang tersumbat, kondisi infrastruktur, maupun persoalan fasilitas publik yang membutuhkan respons pemerintah.
“Karena masyarakat itu bisa berbicara tanpa harus dengan lurahnya, tanpa harus dengan camatnya, tanpa harus dengan wali kotanya. Sehingga solusi bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara plus,” ungkapnya.
Menurut dia, pola komunikasi tersebut penting karena pemerintah membutuhkan informasi langsung dari masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di lapangan.
Setiap laporan masyarakat kemudian dapat menjadi bagian dari gambaran mengenai kondisi perkotaan yang harus direspons pemerintah sesuai kewenangan dan tingkat urgensinya.
Ini memberikan sebuah gambar kondisi masyarakat, kondisi masyarakat yang ada di perkotaan.
“Bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, itu yang kita lihat dan kita tindaklanjuti setiap aduan,” jelas Munafri.
Lebih jau, Wali Kota Makassar itu menyinggung pentingnya reformasi digital dalam memangkas waktu penyelesaian berbagai urusan pemerintahan.
Digitalisasi, kata dia, harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan.
Appi mencontohkan proses pelayanan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang dapat didorong menjadi lebih cepat melalui pemanfaatan sistem digital dan integrasi antar-OPD.
Dengan sistem yang terkoneksi, masyarakat tidak perlu berulang kali memasukkan data atau mendatangi unit pelayanan yang berbeda untuk menyelesaikan satu kebutuhan administrasi.
“Konsep ini, menjadi bagian dari upaya kami di Pemkot Makassar melakukan reformasi birokrasi berbasis teknologi,” tuturnya.
Selain itu, Munafri menekankan bahwa inovasi digital pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utama pemerintahan, yakni memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Karena itu, pemerintah harus mampu merespons kebutuhan dasar warga secara cepat dan tepat.
“Harapan masyarakat itu sangat besar. Kehadiran Pemerintah Kota di sini adalah memberikan pelayanan. Kehadiran pemerintah adalah memaksimalkan apa keinginan masyarakat yang harus terpenuhi,” imbuh Munafri.
Ia menyebut kebutuhan dasar masyarakat harus memperoleh perhatian dan pengayoman dari pemerintah.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap persoalan di wilayah dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
Alumni FH Unhas itu, mengakui tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara instan. Namun, menurut dia, hal yang paling penting adalah memastikan pemerintah mengetahui persoalan tersebut dan memiliki mekanisme untuk menindaklanjutinya.
“Tidak semua persoalan itu di depan mata diselesaikan. Tapi kita harus tahu mau tahu kemajuan apa,” terangnya.
Dalam pembahasan tersebut, transformasi digital Makassar juga dikaitkan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi kreatif dan memberikan ruang bagi generasi muda.
Disebutkan, Pemkot Makassar menyiapkan ruang pengembangan kreativitas melalui berbagai inisiatif, termasuk Makassar Youth Philosophy, sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang memberikan ruang kepada generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif.
