Menurut Ketua IKA FH Unhas itu, integrasi ratusan aplikasi menjadi satu platform merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat.
Melalui Lontara Plus, berbagai kebutuhan warga diarahkan agar dapat diakses melalui satu pintu digital.
Mulai dari layanan administrasi kependudukan, penerbitan dokumen, layanan kesehatan, informasi pemerintahan dan perkotaan, hingga sejumlah layanan publik lainnya.
Untuk kedepan, konsep tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap proses pelayanan yang sebelumnya mengharuskan warga datang secara langsung ke kantor pemerintahan.
“Teknologi harus ditempatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ini lebih baik dan lebih cepat,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena kebutuhan masyarakat juga terus berubah.
Bagi Munafri, keberadaan teknologi digital bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan.
Salah satu manfaat yang ditekankan Munafri adalah kemampuan teknologi digital dalam membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.
Dikatakan, melalui kanal digital, masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang ditemui di lingkungan masing-masing tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor lurah, kecamatan, maupun kantor wali kota.
Appi juga memberikan gambaran, warga dapat melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya, seperti saluran air yang tersumbat, kondisi infrastruktur, maupun persoalan fasilitas publik yang membutuhkan respons pemerintah.
“Karena masyarakat itu bisa berbicara tanpa harus dengan lurahnya, tanpa harus dengan camatnya, tanpa harus dengan wali kotanya. Sehingga solusi bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara plus,” ungkapnya.
Menurut dia, pola komunikasi tersebut penting karena pemerintah membutuhkan informasi langsung dari masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di lapangan.
Setiap laporan masyarakat kemudian dapat menjadi bagian dari gambaran mengenai kondisi perkotaan yang harus direspons pemerintah sesuai kewenangan dan tingkat urgensinya.
Ini memberikan sebuah gambar kondisi masyarakat, kondisi masyarakat yang ada di perkotaan.
“Bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, itu yang kita lihat dan kita tindaklanjuti setiap aduan,” jelas Munafri.
Lebih jau, Wali Kota Makassar itu menyinggung pentingnya reformasi digital dalam memangkas waktu penyelesaian berbagai urusan pemerintahan.
