Berdasarkan perhitungan awal, layanan ini kemungkinan hanya dapat beroperasi sekitar 12 hingga 13 kali dalam satu periode anggaran.
“Untuk sementara, kemungkinan baru satu kali dalam sepekan. Itu pun masih berdasarkan estimasi anggaran BBM yang ada,” tuturnya.
“Kalau nanti ada penambahan anggaran, mungkin bisa ditingkatkan menjadi dua kali sepekan,” sambung Rheza.
Penentuan hari operasional juga masih dalam pembahasan, dengan mempertimbangkan karakteristik kapal yang digunakan.
Saat ini, armada yang disiapkan merupakan kapal kayu dengan kecepatan maksimal sekitar 7 knot dalam kondisi laut normal.
Kapal kayu tentu tidak secepat speedboat, jadi pihaknya harus mempertimbangkan waktu tempuh, termasuk kondisi cuaca.
“Memasuki pertengahan tahun, biasanya gelombang lebih tinggi, sehingga kecepatan kapal juga bisa menurun,” jelasnya.
Meski demikian, respons masyarakat kepulauan terhadap rencana ini disebut sangat positif. Rheza mengungkapkan bahwa selama ini warga kerap menghadapi kesulitan dalam mobilitas, bahkan harus bergotong royong untuk menyewa kapal dalam kondisi darurat.
Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dermaga di sejumlah pulau. Dari hasil survei, hanya beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung yang memiliki dermaga, meskipun sebagian masih belum representatif untuk sandar kapal berukuran besar.
Sementara Lumu-Lumu dan Lanjukang belum memiliki dermaga. Lanjukang memang ada rencana pembangunan dermaga wisata, tapi masih dalam proses.
“Ini tentu jadi perhatian kami karena kapal butuh kedalaman tertentu untuk sandar,” ungkapnya.
Pemerintah kota juga menargetkan layanan ini dapat digratiskan bagi masyarakat jika dukungan anggaran memungkinkan.
Adapun untuk tahap awal, program ini akan diawali dengan soft launching sekaligus uji coba operasional guna melihat efektivitas layanan di lapangan.
“Mudah-mudahan bulan Mei sudah bisa kita mulai. Kita akan soft launching dulu, kemudian trial untuk melihat bagaimana perkembangannya,” kata Rheza.
Saat ini, armada yang tersedia baru satu unit kapal bantuan. Namun, Pemerintah Kota Makassar masih terus berupaya mendapatkan tambahan armada dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Kapal yang disiapkan memiliki kapasitas angkut sekitar 25 hingga 30 penumpang, dengan kemungkinan penyesuaian tergantung muatan barang.
“Kehadiran layanan ini diharapkan mampu menjadi solusi transportasi yang terjangkau, sekaligus membuka akses ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar,” harpanya. (*)
