Takalar | NusantaraInsight — Kebijakan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar menuai respons positif. Berbeda dengan kekhawatiran yang mungkin muncul, penerapan sistem ini ternyata tidak menurunkan kualitas pelayanan publik, justru membuktikan bahwa birokrasi tetap bisa berjalan efektif dan efisien, bahkan di sektor vital seperti perikanan.
Hal ini terlihat nyata di Kantor Dinas Perikanan Takalar pada Rabu (29/4/2026). Meski menerapkan sistem kerja jarak jauh, kantor dinas tetap ramai dikunjungi masyarakat, khususnya para nelayan yang membutuhkan layanan administrasi. Pegawai dari Bidang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan TPI (PPP TPI) tampak siaga penuh melayani berbagai kebutuhan masyarakat pesisir.
Layanan Barcode BBM Tetap Lancar
Salah satu layanan utama yang tetap berjalan maksimal adalah pengurusan administrasi barcode BBM bersubsidi. Bagi para nelayan, dokumen ini adalah “nyawa” untuk mendapatkan pasokan solar bersubsidi di SPBU.
Muhriana, salah satu pegawai yang bertugas, membenarkan bahwa antusiasme masyarakat tetap tinggi. “Masyarakat datang untuk mengurus barcode BBM bersubsidi guna ambil solar di SPBU. Ini syarat wajib bagi nelayan agar bisa dapat pasokan BBM,” ujarnya seperti dilansir dari Sulsel Berita.
Dua rekan kerjanya, Fauziah dan Ani, juga menegaskan bahwa pelayanan tetap berjalan normal berkat pengaturan jadwal dan jumlah petugas yang memadai di kantor. Proses verifikasi data pun tetap dilakukan secara ketat dan teliti demi menjaga akurasi dan ketepatan sasaran.
“Rekomendasi kami lampirkan nama SPBU tujuan, berlaku satu bulan, dan kuota ditentukan via aplikasi saat verifikasi,” jelas Fauziah, menunjukan bahwa standar prosedur operasional tetap dijaga ketat meski dalam sistem kerja yang fleksibel.
Kepuasan Masyarakat Menjadi Bukti Nyata
Kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan ini. Syarifuddin Daeng Nompo, seorang nelayan asal Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, mengaku sangat terbantu dengan pelayanan yang ada.
“Saya bisa melengkapi administrasi dengan cepat meski ada penerapan WFA,” katanya. Pernyataan ini membuktikan bahwa kehadiran petugas yang sigap dan sistem yang terorganisir membuat kelancaran aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Kondisi ini menjadi bukti kuat bahwa kebijakan WFA tidak menghambat pelayanan prima. Dinas Perikanan Kabupaten Takalar terus berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung roda ekonomi pesisir, dengan memastikan akses terhadap BBM bersubsidi tetap mudah, cepat, dan tepat sasaran.
