Takalar | NusantaraInsight — Pertanahan merupakan salah satu sektor strategis yang menyimpan potensi besar sekaligus tantangan kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menyadari hal tersebut, Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.
Acara yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (29/4/2026). Mengusung tema besar “Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan”, kegiatan ini dihadiri oleh para kepala daerah se-Sulsel, perwakilan pemerintah pusat, serta aparat penegak hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menekankan pentingnya peran KPK dalam memberikan pendampingan teknis dan kebijakan. Ia menegaskan bahwa integrasi kebijakan lintas sektor adalah langkah awal yang krusial.
“Penandatanganan ini sangat penting dan menjadi langkah awal integrasi kebijakan pertanahan lintas sektor,” ujar Gubernur.
Lebih jauh, ia menyoroti urgensi penyelesaian masalah pertanahan, khususnya percepatan sertifikasi tanah. “Tanpa sertifikat, tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat,” tegasnya, menandaskan bahwa legalitas aset adalah fondasi kesejahteraan rakyat.
Komitmen Kuat Pemerintah Takalar
Merespons hal tersebut, Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pertanahan. Bagi Takalar, momen ini menjadi titik balik untuk memperkuat sistem manajemen tanah di daerah.
“Ini menjadi momentum penting bagi kami di daerah untuk memperkuat tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Firdaus.
Pemerintah Kabupaten Takalar menyatakan kesiapannya untuk menjalankan berbagai program strategis. Fokus utama meliputi optimalisasi pengelolaan aset daerah serta peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat terkait hak kepemilikan tanah.
Sinergi Kunci Kesuksesan dan Peningkatan PAD
Bupati Firdaus juga menekankan bahwa perbaikan di sektor ini tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kerja sama yang erat antar instansi vertikal dan horizontal.
“Sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan ATR/BPN menjadi kunci dalam menciptakan sistem pertanahan yang bersih dan berkelanjutan,” tambahnya.
Selain aspek hukum dan pelayanan, manajemen pertanahan yang baik juga berdampak langsung pada ekonomi daerah. Bupati menjelaskan bahwa integrasi data yang akurat dan percepatan pelayanan akan berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
