“Untuk memastikan apakah di bawah ini bukan batu cadas, bukan batu keras yang susah untuk digali dan sebagainya,” tambahnya.
Selain kondisi tanah, aspek lain seperti kontur lahan, potensi genangan atau banjir, akses menuju lokasi, serta kelayakan kawasan juga akan menjadi bagian dari pertimbangan teknis sebelum pembangunan dilakukan.
Di sisi lain, Munafri menyadari bahwa rencana penyediaan TPU di Kabupaten Maros memiliki aspek regulasi yang harus diperhatikan secara serius.
Pasalnya, lokasi yang dipertimbangkan berada di luar wilayah administratif Kota Makassar.
Karena itu, proses pengadaan maupun pemanfaatan lahan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tentu kita berharap kalau memang ini bisa, harus sesuai dengan aturan-aturan proses pengadaan. Apalagi ini berada di luar Kota Makassar,” tegasnya.
Menurut Munafri, aspek legalitas dan mekanisme pengadaan lahan menjadi hal penting agar rencana penyediaan TPU tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jadi penting sekali untuk mengingat regulasi-regulasi yang terkait dengan pengadaan lahan kuburan ini,” katanya.
Pemkot Makassar berharap penyediaan TPU baru tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang atas keterbatasan lahan pemakaman.
Sekaligus memastikan warga tetap memiliki akses terhadap fasilitas pemakaman yang layak dan memadai di masa mendatang.
Setelah seluruh kajian teknis dan aspek regulasi dilakukan, Pemkot Makassar baru akan menentukan langkah berikutnya.
“Setelah itu baru kita akan menyusun. Kalau memang sepakat, kita akan runut ke aturan-aturan yang memungkinkan kita membuat lahan pemakaman di daerah lain,” pungkas Munafri. (*)
