“Jadi, bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk Solar, tetapi juga pengguna jalan lain bisa menikmati dan merasakan kenyamanan,” tambah dia.
Untuk solusi BBM jenis Solar, Deny juga menyampaikan bahwa pihak Pertamina siap mendukung langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan pengaturan klaster maupun jam operasional pengisian Solar.
Pengaturan nantinya akan mempertimbangkan kondisi jalan serta karakteristik pengguna Solar di masing-masing kawasan.
Dalam kesempatan tersebut, selaku perwakilan Pertamina menyampaikan perkembangan operasional SPBU di Kota Makassar.
Dari total 45 SPBU yang ada di Makassar, Pertamina sempat mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam ketika terjadi peningkatan antrean BBM.
Dalam kondisi normal, jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam sebelumnya hanya sekitar 11 titik.
“Saat terjadi krisis itu kami operasionalkan 25 SPBU selama 24 jam. Tetapi dalam kondisi normal sebenarnya hanya 11 SPBU, artinya sudah naik dua kali lipat,” ungkap Deny.
Saat kondisi mulai kembali normal, konfigurasi operasional secara bertahap dikembalikan. Namun, Pertamina tetap memberikan tambahan waktu pelayanan di sejumlah SPBU.
Sebanyak delapan SPBU di Kota Makassar mendapatkan perpanjangan jam operasional dengan rata-rata waktu pelayanan hingga 18 jam.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian pelayanan berdasarkan kondisi kebutuhan BBM di lapangan.
Pihak Pertamina sebelumnya juga melaporkan bahwa penyaluran BBM di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah kembali normal, sembari tetap melakukan penguatan pasokan dan penyesuaian operasional SPBU.
Selain penataan klaster, Pertamina memastikan pengawasan penyaluran Solar bersubsidi tetap dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan.
“Kami jajaran Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian melalui satuan tugas yang dibentuk untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi,” tegasnya.
Dia berharap koordinasi tersebut dapat terus diperkuat bersama Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk melalui pengawasan di tingkat kecamatan.
Terkait target kondisi antrean hingga akhir tahun, Deni mengatakan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi lapangan.
“Kami juga melaporkan dan berkoordinasi terus dengan Bapak Wali Kota dan juga Pemprov,” tuturnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Kesbangpol Makassar Fatur Rahim, Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan Makassar, serta jajaran terkait lainnya. (*)
