Menurutnya, pemilihan ini adalah bentuk pendidikan politik praktis yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin lingkungan secara langsung dan sadar.
“Pemkot Makassar telah mengambil langkah baik dengan menggelar pemilihan RT/RW secara serentak. Ini memberikan nilai demokrasi langsung bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat bawah,” ujarnya.
Meski demikian, Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas itu, menekankan perlunya persiapan yang matang, terutama terkait alokasi anggaran yang dirancang secara distributif dan disertai sistem pengawasan yang memadai.
Hal tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan teknis di setiap tingkat RT dan RW dapat terpenuhi. Selain kesiapan anggaran, ia juga menekankan pentingnya sosialisasi Perda dan petunjuk teknis pemilihan.
“Yang pasti, sosialisasi harus dilakukan secara masif. Harapan kita, masyarakat siap memahami dan menjalankan aturan,” jelasnya.
Akademisi Unhas itu, kemudian menyinggung persoalan yang kerap muncul saat pemilihan RT/RW. Ia mencontohkan pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilainya berhasil karena sejak awal telah menyiapkan alokasi anggaran yang kuat dan didistribusikan langsung ke setiap RT/RW untuk membentuk panitia pemilihan.
Menurutnya, keberhasilan itu juga ditopang oleh proses sosialisasi panjang di tingkat kelurahan yang dihadiri RT/RW serta tokoh masyarakat.
Dengan demikian, ketika hari pelaksanaan tiba, masyarakat sudah siap dan pemilihan berlangsung lancar tanpa insiden yang berarti.
“Setiap pesta demokrasi pasti membutuhkan ongkos, selain kesiapan, masyarakat yang terlibat. Tantangannya tidak sesederhana,” tambahnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa ia memiliki pengalaman panjang terkait pelaksanaan pemilihan RT/RW di Jakarta. Ketika menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Indonesia.
Saat itu, mengamati langsung pemilihan RT/RW pertama kali yang digelar di Jakarta, Ia bahkan terlibat sebagai panitia pemilihan, dan pada periode berikutnya, atas dorongan warga, ikut menjadi kontestan dan terpilih sebagai Ketua RT.
Ia melanjutkan keterangannya, berharap pengalaman serupa dapat menjadi pembelajaran bagi Kota Makassar.
“Sehingga pelaksanaan pemilihan RT/RW Serentak pada 3 Desember 2025 dapat berjalan lancar, tertib, dan sukses, sebagaimana pengalaman positif yang pernah saya saksikan saat awal penerapannya di Jakarta,” tuturnya.
Sebagai akademisi, ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan suasana kondusif di tengah dinamika kontestasi. Ia menegaskan, perbedaan pilihan adalah hal wajar dalam proses demokrasi.
Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap rukun setelah pemungutan suara selesai.
“Pemilihan RT/RW ini hanya sementara. Jangan sampai perbedaan pilihan memecah hubungan antar warga. Maka tetap menjaga situasi tetap aman, di lingkungan masing-masing,” demikian pesan mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel itu.
——————–
Berdasarkan data pendaftaran dan penetapan calon RT/RW dari 15 Kecamatan:
1. Kecamatan Biringkanaya:
– 11 Kelurahan
– Calon RT 1103 orang
– Calon RW 257 orang.
2. Kecamatan Tamalanrea:
– 8 Kelurahan
– Calon RT 587 orang
– Calon RW 138 orang.
3. Kecamatan Manggala:
– 8 Kelurahan
– Calon RT 731 orang
– Calon RW 179 orang.
4. Kecamatan Panakkukang:
– 11 Kelurahan
– Calon RT 799 orang
– Calon RW 186 orang.
5. Kecamatan Rappocini:
– 11 Kelurahan
– Calon RT 991 orang
– Calon RW 229 orang.
6. Kecamatan Tamalate:
– 11 Kelurahan
– Calon RT 1092 orang
– Calon RW 257 orang.
