Zulkifli juga menyoroti jarak antara perencanaan dan kebijakan di sektor pendidikan. RPJPD mencatat rendahnya literasi dan numerasi serta ketimpangan akses, tetapi kebijakan yang muncul justru model sekolah baru, bukan penguatan kualitas yang ada.
Muttaqin Azikin, dalam tanggapannya, menggarisbawahi lemahnya operasionalisasi dokumen. “Dokumen perencanaan yang sudah dibuat itu sangat minim operasionalisasinya di lapangan,” ujarnya. Ia menilai problem utama bukan pada ketiadaan dokumen, melainkan absennya implementasi yang konsisten serta jurang antara idealitas di atas kertas dengan realitas objektif di lapangan.
Muttaqin juga berbagi pengalaman di forum penataan ruang. Ia menemukan ketidaksinkronan antara visi RPJMD dan visi Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Sebenarnya sebuah daerah – Kota atau Wilayah – hendak dibawa ke arah mana? Apakah mengikuti dan berpedoman pada Visi Penataan Ruang atau Visi Kepala Daerah dalam RPJMD?” katanya, merujuk pada contoh diskusi terdahulu. Menurutnya, perencanaan jangka panjang harus selaras dengan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa integrasi, pembangunan berjalan sporadis dan kehilangan arah.
Diskusi berakhir menjelang buka puasa pada pukul 18.00 Wita. Menyisakan satu pesan utama bahwa, visi dan misi harus menjadi kompas, bukan sekadar dokumen administratif. Kritik yang mengemuka tak hanya menyasar pemerintah, tetapi juga publik yang abai membaca arah pembangunan.
Seperti biasa diskusi REFORMING dihadiri oleh peserta dari beragam kelompok, dari Aparatur Sipil Negara, Aktivis Lingkungan, Akademisi, Mahasiswa dan pelaku usaha UMKM. (RW)
