Pernyataan tersebut menemukan konteksnya, karena belum lama ini, Kemendagri telah mengirimkan edaran kepada daerah-daerah untuk menyiapkan dokumen perencanaan, yang nantinya akan diberikan kepada Penyelenggara Pilkada.
Hal ini dikarenakan Visi-Misi Calon Kepala Daerah harus merujuk pada dokumen perencanaan ini. Sebelumnya, pada tanggal 28 Juli 2023, telah terjadi Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam rangka Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, Nota Kesepahaman dengan KPU ini, sesungguhnya merupakan proses konsolidasi demokrasi menuju terwujudnya demokrasi substansial.
Pemantik berikutnya, Andi Manarangga Amir memulai dengan memaparkan hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan. Jika kita liat sinergitasnya, RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) nantinya akan menjadi rujukan dalam perumusan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah). RPJPD di tingkat wilayah, kemudian tidak dapat dioperasionalisasikan bila tidak merujuk pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Hal inilah yang kemudian nantinya jadi acuan dalam pembuatan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
Fenomenanya saat ini, Dokumen Perencanaan ini sebenarnya adalah dokumen publik. Jika kita melihat dalam perspektif masyarakat, idealnya dokumen ini mesti dapat dikonsumsi dan dipahami oleh publik. Namun, pada sisi lainnya, kita melihat RKPD yang dibuat oleh para birokrat, kenyataan yang akan kita dapatkan adalah dokumen tersebut hanya berisi perencanaan-perencanaan untuk mencapai janji-janji politis calon kepala daerah, di mana yang menjadi pertimbangan hanyalah bagaimana ia terpilih, dan tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
Perencanaan itu dasarnya haruslah melalui studi/survey atas publik. Karena target pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana dokumen itu diturunkan, tetapi juga bagaimana kita meyakinkan bahwa dokumen itu benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, imbuh Aktivis dan Pegiat NGO ini.
Selanjutnya katanya, jika kita perhatikan debat publik pada setiap kontestasi Pilpres atau Pilkada, data menunjukkan bahwa itu hanya diikuti oleh 30% dari jumlah pemilih. Dan mayoritas berasal dari kelas menengah ke atas. Kemudian masyarakat kelas menengah inilah yang kemudian akan menyampaikan apa yang ia dapatkan kepada masyarakat grass root. Sayangnya, masyarakat kelas menengah sering kali hanya menyampaikan apa yang menjadi keinginan-keinginan para elit semata, tanpa menjadikan masyarakat sebagai target pembangunan dan perubahan. Paradigma sosial yang diutarakan oleh Ali Syariati menyebutkan bahwa; perubahan sejatinya selalu terjadi melalui masyarakat akar rumput. Hal inilah yang kemudian membentuk kesadaran kita bahwa pengawalan atas dokumen perencanaan sangat penting dilakukan oleh masyarakat. Hal ini pula yang kemudian mendorong terciptanya perencanaan yang partisipatoris.
Tantangan terbesar bagi setiap daerah adalah bagaimana setiap daerah mencoba membedah RPJPN secara kritis untuk kemudian mampu menemukan hubungan erat dengan RPJPD. Kemudian, kita sebagai kelompok menengah, hari ini pun belum juga melakukan studi kritis atas keselarasan Visi-Misi-Program Kepala Daerah dengan Dokumen Perencanaan. Pada akhirnya, upaya kritis dan mengambil peran adalah langkah tepat yang harus dilakukan oleh semua lapisan dan kelompok masyarakat. Meningkatkan level kesadaran masyarakat dalam memahami dokumen perencanaan dapat mendorong studi kritis terhadapnya. Upaya ini sebenarnya untuk memutus mata rantai perencanaan yang berbasis politis dan lebih mengarah pada perencanaan teknokratik dan partisipatoris, ucap Manarangga menutup uraiannya.
