“Pascagelombang demokratisasi ketiga, banyak negara-termasuk Indonesia-melahirkan lembaga negara independen seperti KPK, KPU, MK, Komnas HAM, dan Ombudsman Lembaga-lembaga ini hadir sebagai respons atas krisis kepercayaan terhadap lembaga politik konvensional dan bertujuan memperkuat prinsip checks and balances,” , “kata pria yang pernah heboh dengan film dokumenter “Dirty Vote” bersama Bivitri Susanti dan Feri Amsari tersebut.
. Wakil Ketua Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan ini menegaskan, namun, hubungan antara demokrasi dan independensi bersifat dialektis: demokrasi membutuhkan lembaga independen, sementara lembaga independen hanya dapat berfungsi optimal dalam iklim demokratis yang sehat.
Secara global, sebut lulusan SMA Negeri 1 Makassar tahun 1994 tersebut, menguatnya konservatisme dan populisme telah mendorong konsolidasi kekuasaan eksekutif dan melemahkan lembaga pengawas. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Polandia, Hungaria, Turki, Amerika Serikat, Filipina, dan negara lain. Konservatisme sering bekerja secara halus melalui revisi regulasi, pembatasan kewenangan, dan intervensi politik, bukan melalui pembubaran lembaga secara langsung. Dampaknya adalah demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi substansinya melemah.
Ke depan Uceng yang pernah menjabat Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT) UGM tersebut menegaskan, perlindungan demokrasi tidak cukup melalui perbaikan hukum dan institusi semata. Diperlukan pendekatan yang lebih luas: struktural, politik-ekonomi, penguatan masyarakat sipil, serta keterlibatan faktor eksternal seperti tekanan dan nilai demokratis dari komunitas internasional.
Bagi Ketua Departemen Hukum Tata Negara FH UGM ini, demokrasi tidak boleh menjadi proyek elitis, tetapi harus dikembalikan ke ruang publik. Melindungi lembaga negara independen dan demokrasi merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya tugas akademisi atau praktisi hukum, melainkan panggilan bersama seluruh warga negara.
Dalam kasus Indonesia, sering kali terjadi tarik-menarik antara lembaga independen dengan kementerian, DPR, atau aparat penegak hukum konvensional, yang menguji batas otonomi dan fungsi kontrol mereka. Bahkan lebih jauh, terdapat semacam gelombang “perlawanan” yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara konvensional model Montesquieu untuk mengambil alih kembali kewenangan yang dulu ia miliki. Terkhusus pemerintah, oleh karena faktanya kewenangan lembaga negara independen tersebut dulunya merupakan kewenangan eksekutif yang kemudian disapih menjadi kewenangan di lembaga baru yang independen.
“Lebih jauh lagi, dinamika politik pasca-reformasi menunjukkan bahwa independensi kelembagaan tidak pernah final. Upaya-upaya untuk melemahkan otonomi lembaga seperti KPK atau KPU menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia masih berlangsung dalam konteks kontestasi kekuasaan yang terus menerus, “ ujar Uceng mengutip Aspinall & Mietzner (2019).
Dalam arti ini, keberadaan lembaga negara independen tidak hanya menjadi produk dari demokratisasi, tetapi juga medan perjuangan untuk mempertahankan demokrasi itu sendiri.
“Dengan demikian, merebaknya lembaga negara independen di Indonesia mencerminkan dua wajah dari proses demokratisasi. Di satu sisi sebagai hasil dari reformasi institusional yang didorong oleh tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan, sedangkan pada sisi yang lain sebagai indikator bahwa demokrasi masih mencari keseimbangannya antara efektivitas negara dan kebebasan politik,” ungkap Uceng.
