Jakarta, NusantaraInsight — Pemerintah Kota Makassar menerima Piagam Penghargaan Apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atas komitmennya melaksanakan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun. Penghargaan diserahkan langsung kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, S.H., oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Atip Latipulhayat, S.H., dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (25/5).
Penghargaan nasional tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas langkah nyata Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses pendidikan, termasuk pengawalan pelaksanaan satu tahun prasekolah (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah. Menurut panitia, kriteria apresiasi meliputi kebijakan anggaran, pemerataan fasilitas, program peningkatan mutu, serta inovasi untuk mencegah putus sekolah.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan penghargaan itu dipersembahkan kepada seluruh pelaku pendidikan di kota tersebut. “Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan anak-anak didik kita di Kota Makassar. Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan ikhtiar kita bersama untuk memastikan tidak ada lagi anak di Makassar yang putus sekolah,” ujar Munafri.
Dalam sambutannya Munafri menegaskan bahwa upaya Pemkot tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga praktis, antara lain melalui peningkatan anggaran pendidikan, pemerataan akses fasilitas sekolah, dan program beasiswa daerah. “Kita ingin mencetak generasi masa depan Makassar yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar (nama pejabat, jika ingin dimasukkan) mengatakan Pemkot berkomitmen menyelenggarakan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Dinas berfokus pada program peningkatan mutu guru, rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, serta pendataan anak berisiko putus sekolah untuk intervensi lebih cepat.
Wakil Menteri Atip Latipulhayat dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target wajib belajar. Ia mengapresiasi daerah-daerah yang menunjukkan komitmen implementatif, termasuk pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran dan inovasi layanan pendidikan.
Sebagai catatan, di tingkat nasional, pemberian Apresiasi Wajib Belajar 13 Tahun diberikan pada beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan capaian dan kebijakan progresif. Pemerintah pusat berharap penghargaan ini mendorong replikasi praktik baik di daerah lain.
