Gerindra juga memberi perhatian terhadap kenaikan pembiayaan dan estimasi SILPA tahun berjalan. Menurut Fraksi, SILPA yang besar seringkali menggambarkan persoalan rendahnya serapan anggaran.
Karena itu, Gerindra mendorong percepatan proses tender, penguatan perencanaan, serta pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran.
Mengakhiri pandangan akhirnya, Farid menyampaikan bahwa Fraksi Partai Gerindra secara resmi menerima dan menyetujui Ranperda APBD Makassar 2026 untuk disahkan.
“Dengan ini, kami Fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima dna menyetujui tentang APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkasnya.
Sedangkan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan daerah melalui kerja kolaboratif bersama fraksi lain dan Pemerintah Kota Makassar.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Hartono, dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan akhir terhadap APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Hartono menyebutkan Fraksi PKS mengapresiasi jawaban Wali Kota Makassar, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan tepat waktu.
Fraksi PKS mencatat penurunan target pendapatan daerah dari Rp 5,384 triliun pada APBD 2025 menjadi Rp 4,695 triliun pada tahun 2026, atau turun sebesar 12,30 persen.
“Kami PKS menilai langkah tersebut realistis berdasarkan evaluasi capaian pendapatan sebelumnya,” ungkapnya.
Namun, dia menekankan Fraksi PKS menegaskan agar penyesuaian tersebut tidak melemahkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKS mendorong Pemerintah Kota untuk tetap memaksimalkan.
Kaitan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, Pemanfaatan teknologi digital, seperti QRIS, virtual account, dan Makassar Super Apps (LONTARA+).
Dan Penguatan regulasi dan pengawasan demi transparansi dan akuntabilitas. Pihak Fraksi PKS juga menyampaikan sangat memahami penurunan pendapatan transfer dari pusat dan provinsi sebesar 18,42 persen, atau sekitar Rp 534,28 miliar.
Sehingga kata Hartono, perlu Pemkot menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional guna mengakses DAK tematik, serta memperbaiki serapan dan pelaporan DAK agar tidak kehilangan peluang pendanaan.
“Pada sisi belanja, kami PKS mencatat penurunan total belanja daerah sebesar Rp 509 miliar, menjadi Rp 5,175 triliun. Penurunan ini sebagai bentuk efisiensi dan penajaman program prioritas,” katanya.
