Sektor industri dinilai tumbuh rendah di mana dalam beberapa tahun hanya sekitar 3-4%. Hal ini dinilai menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan di atas 5%, apalagi 7% seperti target era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 8% seperti target Presiden Prabowo Subianto.
“Jika industri tumbuh rendah seperti ini, maka lupakan target yang tinggi tersebut. Selama pemerintahan Jokowi sektor ini diabaikan sehingga target pertumbuhan 7% sangat meleset,” ucapnya.
Didik menyebut sektor industri telah terjebak ke dalam proses deindustrialisasi dini sehingga jebakan ini harus diterobos dengan reindustrialisasi berbasis sumber daya alam Indonesia yang kaya, bersaing dan memenangkan pasar internasinal yang luas dan otomatis berjaya di pasar domestik.
Menurut Didik, yang harus dijalankan dan telah terbukti sukses di negara industri disebut _resouce-based industry, led-export industry_ atau _outward looking industry_ . Strategi industri ini dinilai pernah dijalankan pemerintah Indonesia pada tahun 1980-an dan awal 1990-an dengan hasil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 7-8%.
“Tanpa perubahan strategi seperti ini maka mustahil mencapai target pertumbuhan 8%. Strategi industri bersaing di pasa internasional ini menjadi kunci berhasil atau tidaknya target pertumbuhan tersebut,” ucapnya.
Di liuar permasalahan sektoral, Didik juga menyoroti utang pemerintah dari tahun ke tahun yang terus membengkak. Dari tahun 2010-2024 rasio utang Indonesia terhadap PDB terus naik dari 26% menjadi 38,55%, dengan total utang sebesar Rp 8.473,90 triliun per September 2024.
“Ini merupakan praktek kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, mengikuti hukum politik di mana rezim memaksimumkan budget (teori _budget maximazer_) tanpa kendali, tanpa kontrol dan tanpa _cek and balances_ yang sehat. Politik agaran hanya refleksi dari politik yang sakit, demokrasi yang dikebiri dan dilumpuhkan selama 10 tahun ini,” kritiknya.
Akibatnya kualitas belanja memburuk di mana porsi membayar bunga utang disebut menjadi paling besar dari seluruh belanja kementrian negara. Belanja pemerintah pusat disebut semakin digerogoti pembayaran bunga utang yang naik pesat dari 11,09% (2014) menjadi 20,10% (2024).
*Kedua*, gemuknya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai akan menghambat target pertumbuhan ekonomi 8%. Pasalnya banyak peraturan yang perlu disesuaikan sehingga program yang ada tidak bisa dikebut sejak awal.
Prabowo sudah melantik 109 menteri dan wakil menteri. Jumlah kementerian Prabowo tercatat 48 atau bertambah dari era Presiden ke-7 Joko Widodo yang sebanyak 34 (detiFinance: 23 Des 2024 19.45 WIB).
“Sebelum pelantikan kabinet itu saya sempat optimis dalam 5 tahun, 8% itu tercapai. Cuman setelah ada pelantikan kabinet dan jumlah anggotanya melebihi 100 orang, saya sampaikan bahwa itu jadi imajinatif pertumbuhan 8%,” ujar ekonom Indef, Ariyo DP Irhamna dalam diskusi virtual, Senin (23/12/2024).
Pada kesempatan itu ia membandingkan Argentina dan Vietnam justru merampingkan kabinetnya. Hal itu dipandang positif oleh dunia dan memberi efek positif juga bagi perekonomian.
Argentina yang sempat terpuruk pada 2023 tapi kini mulai bangkit berkat adanya reformasi birokrasi. Presiden Argentina yang baru, Javier Milei memangkas jumlah kementeriannya dari 19 jadi 8.
“Argentina ini memiliki presiden baru di 2023 yang sangat nyentrik. Jadi ketika dia terpilih dia langsung memangkas jumlah kementeriannya dari 19 jadi 18. Ini banyak dibahas di World Bank, OECD, jadi pemicu peningkatan aktivitas pertumbuhan ekonomi, di Argentina ini salah satunya adalah reformasi birokrasi,” terang Ariyo.
