Makassar, NusantaraInsight — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta jajaran camat dan lurah tidak boleh lagi kegiatan seremoni, dan tak lagi mengukur keberhasilan kerja hanya dari banyaknya program yang terlaksana maupun serapan anggaran.
Menurut Munafri, orientasi kerja pemerintahan di tingkat wilayah harus bergeser dari sekadar menjalankan program menuju penciptaan public value dan dampak nyata yang dirasakan langsung masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh Camat dan Lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya perubahan paradigma pemerintahan dari government, menuju governance, dan kini satu langkah lebih jauh menuju impactful governance.
“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Munafri.
Dia menjelaskan, perubahan tersebut bukan sekadar perubahan istilah atau teori pemerintahan. Menurutnya, paradigma baru itu harus diterjemahkan ke dalam cara camat dan lurah bekerja sehari-hari.
Pemerintah, kata Munafri, tidak boleh lagi hanya berperan sebagai pelaksana program. Pemerintah harus tampil sebagai orkestrator yang mampu menggerakkan berbagai pihak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya,” jelasnya.
Munafri meminta camat dan lurah mengubah cara pandang terhadap keberhasilan sebuah program bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Jika sebelumnya ukuran keberhasilan sering kali berhenti pada terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, maka ke depan yang harus menjadi perhatian adalah outcome, manfaat, dan impact yang dihasilkan.
“Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi,” tuturnya.
“Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya,” sambung Appi.
Ia menegaskan, besarnya anggaran yang digunakan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan sebuah program.
Karena itu, Munafri meminta setiap camat dan lurah memahami tujuan akhir dari setiap program yang dijalankan di wilayah masing-masing.
Menurut dia, pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar, perubahan apa yang dihasilkan program tersebut bagi kehidupan masyarakat.
Lebih jauh, ia menjelaskan, perubahan paradigma berikutnya menyangkut posisi masyarakat.
Munafri mengatakan, masyarakat tidak boleh lagi ditempatkan hanya sebagai penerima program pemerintah.
Warga harus dilibatkan sebagai co-creator atau pihak yang ikut menciptakan solusi bersama pemerintah.
“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta camat dan lurah tidak hanya bekerja dari balik meja. Munafri mengingatkan, pemimpin wilayah harus turun langsung melihat kondisi masyarakat.
Memahami persoalan yang terjadi, sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Ia menilai tidak cukup bagi seorang camat atau lurah hanya datang ke kantor pada pagi hari, menjalankan rutinitas administratif, kemudian pulang tanpa mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya.
