“Nah, ini yang harus kita ubah untuk memastikan peran-peran pemerintah, good governance menuju impactful governance, memberikan dampak langsung terhadap masyarakat,” imbuh ketua IKA FH Unhas itu.
Pada kesempatan ini, orang nomor satu Kota Makassar itu juga menyoroti pola kerja birokrasi yang masih sektoral.
Ia mencontohkan persoalan sampah di wilayah yang berbatasan antarkecamatan atau antarkelurahan.
Menurutnya, persoalan di lapangan tidak boleh terhambat hanya karena batas administrasi.
“Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama,” katanya.
Mantan CEO PSM ini, meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah dan tidak menjadikan batas administratif sebagai alasan untuk membiarkan persoalan masyarakat.
“Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan,” tuturnya.
Menurut Munafri, pola kolaborasi seperti itu merupakan bagian penting dari impactful governance. Dimana, Perubahan paradigma juga harus menyentuh budaya kerja aparatur.
Dia mengingatkan bahwa tugas camat dan lurah tidak berhenti pada kehadiran, absensi, maupun penyelesaian administrasi.
Kepatuhan administratif harus dibarengi integritas, inovasi, dan akuntabilitas.
“Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana,” sindir Wali Kota.
Appi juga menekankan para pemimpin wilayah menciptakan inovasi yang benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.
Namun, inovasi tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan atau produk semata. Harus ada hasil yang bisa dirasakan warga.
Dikatakan, yang dibutuhkan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan inovasi-inovasi yang memberikan keringanan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya.
“Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana,” jelasnya.
Selain inovasi, Munafri menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program.
Ia mengingatkan agar bantuan atau kegiatan yang diberikan kepada masyarakat tidak berhenti pada proses pembagian, tetapi harus dipastikan keberlanjutannya.
Ia mencontohkan bantuan kandang ayam kepada masyarakat. Program semacam itu harus dipikirkan sejak awal: bagaimana bantuan tersebut dikelola, apakah benar-benar dimanfaatkan, bagaimana penerima dipilih, hingga bagaimana dampaknya terhadap ekonomi keluarga.
“Pada saat turun ke masyarakat untuk membagi-bagi, tidak boleh berbeda-beda. Ini harus kita pastikan,” terang Munafri.
Karena itu, Appi meminta setiap camat dan lurah memiliki visi yang jelas dalam mengelola wilayahnya.
Program pemerintah, menurut dia, harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan tahunan.
Dalam arahannya, Munafri juga menuturkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di lingkup Pemkot.
Wali Kota mengatakan, masyarakat saat ini tidak lagi cukup hanya mendapatkan pelayanan administratif biasa.
Harapan publik telah berkembang menjadi tuntutan terhadap pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih adil, lebih transparan, lebih berkualitas, dan lebih bermakna. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah harus ikut berubah.
“Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya, lagi.
