Makassar, NusantaraInsight — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berupaya memperkuat perannya sebagai sarana penyedia informasi penegakan hukum bagi publik. Pemberitaan yang berimbang, objektif, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dinilai amat krusial guna merawat kepercayaan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi kegaduhan.
Gagasan ini mencuat dalam pertemuan silaturahmi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan periode 2026–2031 di bawah pimpinan Ir. H. Suwardi Thahir, M.I.Kom bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Muhammad Syarifuddin, di Kantor Kejati Sulsel, Jl. Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (23/9/2026).
Pada kesempatan tersebut, Muhammad Syarifuddin mendorong para insan pers, khususnya yang berhimpun di PWI, untuk terus menjadi mitra strategis kejaksaan dalam menyebarluaskan wawasan penegakan hukum kepada publik.
Syarifuddin menilai, pers memegang peranan vital sebagai penghubung institusi penegak hukum dan publik. Segala kebijakan serta penanganan kasus yang dijalankan kejaksaan sepatutnya diketahui masyarakat lewat sajian berita yang objektif dan berimbang.
“Bagaimanapun juga, seluruh kinerja dan langkah kami wajib diketahui oleh publik. Media inilah yang bertindak sebagai jembatan agar apa yang telah kami kerjakan sampai ke masyarakat,” tegas Muhammad Syarifuddin.
Ia berharap para jurnalis, terutama anggota PWI, senantiasa bekerja secara profesional dengan berlandaskan pada kode etik jurnalistik. Sajian berita yang adil amat penting agar pemahaman masyarakat terkait penegakan hukum tidak terpotong-potong.
“Harapan kami, rekan-rekan media, khususnya wartawan PWI, terus menjaga profesionalisme sesuai kode etik jurnalistik dan mengedepankan keberimbangan berita,” tambahnya.
Syarifuddin meyakini bahwa pers mampu menjadi motor penggerak bagi kemajuan penegakan hukum sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tak sekadar menyampaikan warta, media juga memikul misi edukasi untuk memandu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun mendukung penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.
“Pers bisa menjadi pendorong kemajuan hukum dan perekonomian warga. Selain itu, media memberi edukasi tentang tata cara menyampaikan pendapat yang benar serta dukungan terhadap penegakan hukum, khususnya di Sulsel,” jelasnya.
Di tengah masifnya pengaruh media sosial, Syarifuddin menekankan pentingnya transparansi informasi yang bertanggung jawab. Informasi liar tanpa verifikasi dan tidak berimbang dikhawatirkan dapat memicu keresahan hingga kegaduhan di tengah publik.
