Jakarta, NusantaraInsight – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara terbuka mengajak para pelaku dunia usaha untuk berkolaborasi demi merealisasikan rencana strategis pembangunan jaringan kereta api di wilayah Kaltara.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menekankan bahwa keberhasilan proyek besar ini memerlukan komitmen dan keterlibatan aktif dari pemerintah, pihak pengembang, serta jajaran perusahaan yang akan menjadi pengguna jasa kelak.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Zainal ketika membuka pertemuan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) bersama PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) di Ruang Pertemuan Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).
Gubernur Zainal memaparkan bahwa pesatnya pertumbuhan investasi di Kaltara wajib diimbangi dengan kesiapan sarana dan prasarana penunjang. Tercatat hingga Triwulan II 2026, nilai realisasi investasi daerah telah menembus angka Rp14,3 triliun, atau sekitar 46,78 persen dari total target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp30,55 triliun.
Menurut mantan Wakapolda Kaltara ini, capaian angka tersebut menjadi bukti nyata semakin tingginya tingkat kepercayaan para investor terhadap potensi daya saing ekonomi Kalimantan Utara.
“Angka realisasi ini bukan sekadar statistik belaka. Ini menandakan bahwa Kaltara menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa dan semakin dipercaya sebagai kawasan tujuan investasi utama,” ujar Zainal.
Zainal menambahkan, dalam beberapa bulan belakangan ini, gelombang minat investor yang ingin menanamkan modal di Kaltara terbilang tinggi. Fenomena ini menuntut adanya penguatan aksesibilitas serta konektivitas infrastruktur agar akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dapat melaju lebih cepat.
Jaringan transportasi kereta api dianggap sebagai salah satu infrastruktur pendukung yang sangat krusial. Kendati demikian, Zainal menggarisbawahi bahwa perencanaan dan pelaksanaannya harus dilandasi studi kelayakan yang matang serta sinergi yang kuat.
Oleh karena itu, ia mengimbau PT INTRA selaku inisiator proyek untuk aktif menjalin komunikasi yang terbuka dan intensif dengan para pelaku bisnis yang berpotensi menjadi calon pengguna layanan maupun pengelola operasional.
“Prinsip utama yang kita kejar adalah bentuk kemitraan yang mendatangkan nilai tambah serta keuntungan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat,” jelasnya.
Zainal menegaskan bahwa pendekatan win-win solution harus dijadikan pemikiran dasar dalam setiap sesi pembahasan. Pihak pemerintah berfokus pada penyediaan infrastruktur publik, sedangkan sektor usaha memerlukan jaminan kehematan biaya dan dampak ekonomi yang menguntungkan dari ketersediaan sarana tersebut.
