Masamba, NusantaraInsight — Ketua Umum Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Sulawesi Selatan, Dr. H. Basri, S.Pd., M.Pd., kembali tampil sebagai narasumber dalam rakor kearsipan yang menyasar kepala sekolah, kasubag umum, dan bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Luwu Utara maupun Luwu Timur, baik sekolah negeri maupun swasta.
Kegiatan yang digelar di UPT SMAN 1 Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Rabu (2/9/2026) itu menekankan pentingnya tertib arsip sebagai fondasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.
br
Acara tersebut dihadiri unsur Dinas Pendidikan Wilayah XII, perwakilan MKKS SMA/SMK Luwu Utara dan Luwu Timur, serta H. Sunarto (Ketua PGRI Luwu Timur), dan Ismaruddin (Ketua PGRI Luwu Utara).
Hadir pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Andi Lalak, S.Pd., M.Pd yang diwakili oleh Kasubag TU Hamka, S.Sos., Ketua MKKS SMA Habil, S.Ag., M.Si., Ketua MKKS SMK Yulianto, S.Pd., M.Pd., Adam, S.Pd., M.Pd. (Ketua MKKS SMA Luwu Timur),
Dalam paparannya, Dr. Basri, yang juga Wakil Ketua IKA BKPRMI dan mantan Ketua KNPI Kota Makassar menegaskan bahwa tertib arsip bukan sekadar kewajiban administratif.
“Tertib arsip bukan sekadar kewajiban administratif; ini adalah fondasi transparansi dan akuntabilitas. Dengan arsip yang rapi dan terdokumentasi, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara jelas kepada pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan arsip yang baik memudahkan proses audit, memperkecil risiko kesalahan administrasi, bahkan berpotensi mencegah masalah hukum akibat ketidaktertiban dokumen.
“Kalau ingin pintar dan genggam dunia, ke perpustakaan. Kalau ingin selamat dunia akhirat, jaga arsip,” kata Basri dalam sesi yang diselingi diskusi santai dengan tokoh pendidikan setempat.
Pada sesi teknis, tim tertib arsip Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan langkah praktis yang dapat langsung diterapkan sekolah: klasifikasi dokumen, pembuatan daftar arsip, penentuan waktu retensi, hingga prosedur penyimpanan fisik dan digital. Peserta juga mengikuti lokakarya singkat dengan membawa kasus riil dari sekolah masing-masing untuk mendapat arahan langsung.
Para kepala sekolah dan bendahara diharapkan membawa pulang pedoman pengarsipan yang aplikatif. Dengan pembekalan ini, pengelolaan dana BOS di wilayah Luwu Raya—termasuk Luwu Utara, Luwu Timur, dan sekitarnya—ditargetkan semakin transparan, akuntabel, dan siap audit, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kepercayaan publik.
“Tertib arsip bukan sekadar kewajiban administratif; ini adalah fondasi transparansi dan akuntabilitas.” kata Dr. H. Basri, S.Pd., M.Pd.
“Kalau ingin selamat dunia akhirat, jaga arsip.” kunci Dr. H. Basri, S.Pd., M.Pd.
br
br
