Oleh Denny JA
Jakarta, NusantaraInsight — Suatu hari, kekuasaan berakhir. Pintu istana menutup. Pasukan kehormatan berhenti memberi hormat. Tetapi seorang mantan presiden masih terbangun membawa ingatan jutaan manusia.
Telepon masih berdering. Tokoh masih datang. Pendapatnya masih dicari. Pertanyaannya berubah: setelah tak lagi berkuasa, untuk apakah seluruh pengaruh itu digunakan?
Pertanyaan itu muncul kembali ketika saya mendengar percakapan panjang Joko Widodo dengan tim Bocor Alus Politik Tempo di rumahnya di Solo.
Saya tidak terutama mendengar seorang mantan presiden membela masa lalunya. Saya mendengar seseorang yang sedang mencari bentuk baru pengabdian setelah kekuasaan formal selesai.
-000-
Ada begitu banyak isu dalam wawancara itu. Ada Gibran, Iriana, Prabowo, PSI, IKN, demokrasi, ijazah, ekonomi, sampai tudingan mengenai dinasti politik.
Namun di balik keramaian isu tersebut, saya menangkap tiga gagasan yang lebih mendasar. Ketiganya berbicara mengenai rakyat, pengabdian, dan etika setelah kekuasaan.
Pertama, politik harus mendekat kepada realitas kehidupan rakyat.
Ini mungkin gagasan Jokowi yang paling konsisten. Ia mengatakan bahwa kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang dekat dan terus mendekat kepada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kalimat itu sederhana. Tetapi justru kesederhanaannya menjelaskan sesuatu yang sering hilang dalam politik modern: manusia dapat menghilang di balik angka dan institusi.
Politik akhirnya terlalu sering menjadi percakapan elite tentang koalisi, jabatan, elektabilitas, strategi komunikasi, kekuasaan, dan siapa memperoleh apa setelah sebuah pemilihan.
Padahal bagi seorang ibu yang harga berasnya naik, politik adalah isi dompet. Bagi seorang petani, politik adalah pupuk, harga panen, dan hujan.
Bagi penganggur muda, politik bukan perdebatan ideologi di televisi. Politik adalah pertanyaan sederhana: bulan depan, adakah pekerjaan yang dapat memberinya kehidupan bermartabat?
Karena itu Jokowi berbicara tentang turun ke daerah, bertemu masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, serta membangun struktur politik sampai tingkat desa.
Ia membayangkan PSI menjadi partai anak muda, orang kampung, keluarga Indonesia. Politik, dalam imajinasinya, harus mempunyai kaki yang berjalan sampai halaman rumah rakyat.
Saya membaca gagasan ini melampaui PSI. Ia merupakan sebuah ukuran sederhana untuk menguji kekuasaan: apakah keputusan negara benar-benar terasa dalam kehidupan orang biasa?
-000-
Kedua, Jokowi sudah meninggalkan Istana, tetapi belum ingin meninggalkan pengabdian politik.
Ia mengatakannya tanpa berputar-putar. Jokowi akan terus berpolitik. Alasannya, ia masih ingin memberikan kontribusi, meskipun menurut istilahnya sendiri hanya “sedikit”.
Kata “sedikit” itu menarik perhatian saya. Sebab kontribusi mantan presiden hampir tidak pernah benar-benar sedikit. Satu kalimatnya saja dapat menjadi berita nasional.
Jokowi kini memilih PSI sebagai salah satu ruang pengabdian. Ia ingin membantu partai itu berkembang, membangun struktur, memperbesar pengenalan, dan menembus parlemen.
Ia bahkan berbicara dengan bahasa seorang peneliti survei. Pengenalan partai dihitung. Pengenalan logo dihitung. Perjalanan daerah juga akan diukur efek elektoralnya.
Tetapi di balik kalkulasi itu terdapat pertanyaan lebih filosofis: apakah berakhirnya jabatan harus berarti berakhirnya kemampuan seseorang untuk berbuat bagi negaranya?
Jawaban Jokowi tampaknya tidak. Kekuasaan mempunyai tanggal kedaluwarsa. Pengabdian tidak harus memilikinya. Seseorang dapat kehilangan jabatan tanpa kehilangan alasan untuk bekerja.
