Makassar, NusantaraInsight — Pemerintah Kota Makassar, melalui Pemerintah Kecamatan Mamajang kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan aturan pemanfaatan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) secara adil tanpa pandang bulu.
Komitmen tersebut dibuktikan melalui kegiatan penertiban terhadap sejumlah lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas fasilitas umum, termasuk lapak tenda Pallubasa Serigala di Jalan Serigala, Jumat (12/6/2026).
Camat Mamajang, M. Rizal ZR menegaskan bahwa penertiban dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan yang berlaku dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu.
Menurutnya, seluruh lapak maupun bangunan yang menggunakan fasilitas umum akan ditertibkan tanpa terkecuali.
“Penertiban lapak tenda pallubasa Serigala, bukti tak ada tebang pilih. Penegakan aturan kami lakukan, secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun,” tegas Rizal, Sabtu (13/6/2026).
Penertiban yang dipimpin langsung Camat Mamajang, M. Rizal ZR, menyasar tiga titik lokasi, yakni lapak PKL di depan SD Katolik Mamajang, Jalan Tupai, lapak PKL di samping MPM Honda Motor, Jalan Onta Baru, serta lapak tenda Pallubasa Serigala di Jalan Serigala.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kecamatan Mamajang menurunkan tim gabungan yang terdiri dari personel Satpol PP Kota Makassar, BKO Satpol PP Kecamatan Mamajang.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), petugas kebersihan kecamatan, pemerintah kelurahan, Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat setempat.
Lebih lanjut camat Mamajang menuturkan, penertiban terhadap Pallubasa Serigala merupakan bagian dari proses panjang yang telah dilakukan pemerintah melalui tahapan persuasif dan pemberian peringatan.
Ia juga menjelaskan bahwa sebelum tindakan penertiban dilakukan, pemerintah telah menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait keberadaan bangunan yang berada di atas saluran drainase serta dugaan gangguan terhadap fungsi fasilitas umum.
“Awalnya kami melakukan teguran secara lisan. Keluhan masyarakat cukup banyak, termasuk terkait persoalan drainase dan limbah,” tuturnya.
“Setelah itu kami lanjutkan dengan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Pada hari Kamis kami memberikan kesempatan kepada pemilik usaha untuk membongkar sendiri bangunannya,” sambung Rizal.
Dia mengapresiasi itikad baik pemilik usaha yang telah melakukan pembongkaran mandiri terhadap sebagian besar tenda pada malam hari sebelum penertiban berlangsung.
“Alhamdulillah pemilik usaha Pallubassa sudah memindahkan tendanya ke dalam area yang diperbolehkan. Namun masih terdapat sisa konstruksi dan coran yang berada di fasilitas umum sehingga harus kami tuntaskan bersama tim gabungan,” ujarnya.
