NusantaraInsight, Makassar — Pemerintah Kota Makassar, mengantisipasi langka strategis menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem di pertengahan tahun 2026 ini.
Di tengah meningkatnya kewaspadaan global terhadap fenomena El Nino yang disebut-sebut berpotensi menjadi “Godzilla”, langkah antisipatif mulai dipercepat lintas sektor.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Pasalnya, dampak El Nino diperkirakan tidak hanya memicu kekeringan berkepanjangan dan penurunan curah hujan secara drastis, tetapi juga berisiko menekan ketahanan pangan serta meningkatkan potensi gangguan kesehatan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Fenomena El Nino di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026), yang dihadiri jajaran strategis mulai dari Sekretaris Daerah, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga seluruh camat se-Kota Makassar.
“Melalui forum ini, kita mulai menyusun langkah konkret dan terintegrasi, memastikan setiap perangkat daerah bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi potensi krisis air yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ekstrem El-Nino,” jelas Munafri.
Oleh sebab itu, jajaran Pemkot Makassar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino 2026 dengan menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai pusat komando dalam penanganan krisis, khususnya terkait ancaman kekeringan dan distribusi air bersih.
Munafri menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran camat harus bergerak terpadu, namun pelaksanaan teknis di lapangan akan ditumpukan pada BPBD sebagai leading sector.
“Ke depan akan dikomdaoi di BPBD. menjadi aktor utama untuk memastikan seluruh proses berjalan, termasuk ketersediaan dan distribusi air,” tutur Appi.
“Jangan hanya merencanakan, tapi saat eksekusi perlu. Ini akan saya kontrol langsung,” tambah Appi, penuh penegasan dalam rapat koordinasi di Balai Kota.
Pria yang akrab disapa Appi menekankan pentingnya perencanaan yang tidak berhenti pada konsep, melainkan harus diterjemahkan dalam sistem kerja yang detail, terukur, dan mudah dieksekusi.
Dia meminta seluruh skenario penanganan disusun hingga ke tingkat teknis paling rinci, termasuk alur distribusi air, sumber pasokan, armada pengangkut, hingga mekanisme pembagian ke masyarakat.
Menurutnya, krisis air bukan sekadar persoalan ketersediaan, tetapi memiliki efek berantai yang luas. Mulai dari meningkatnya risiko penyakit menular, gangguan aktivitas pendidikan, hingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
