NusantaraInsight, Makassar — Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H. Ali Yafid, M.Pd membahas Strategi Kanwil Kemenag dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan dan Mendukung Program Akreditasi pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) I Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN-PDM) Sulsel, Sabtu (14/3/2026).
Mantan Kepala MAN 2 Bone ini di awal materinya menyampaikan tentang isu penjaminan mutu pendidikan melalui slide yang ditampilkan.
Ia menjelaskan bahwa isu strategis budaya penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.
Caranya dengan reformasi manejemen dan proses bisnis akreditasi di satuan pendidikan dan juga penguatan instrumen akreditasi yang lebih fokus pada pengukuran kinerja sekolah.
Selain itu, upaya perbaikan di tingkat satuan pendidikan masih dikaitkan pada pencapaian status akreditasi dan bukan pada perubahan budaya mutu secara keseluruhan.
Penyelesaian masalahnya adalah dengan peningkatan kapasitas akreditasi untuk mengurangi backlog.
Lebih lanjut ia menyampaikan isu strategis penjaminan mutu pendidikan dengan perkembangan status akreditasi tidak langsung, berkolerasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Yang sudah barang tentu, perkembangan status akreditasi tidak langsung berkolerasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Juga hasil penilaian akreditasi tidak sepenuhnya dijadikan sebagai basis bagi upaya perbaikan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah.
Diskusi yang dipandu oleh Dr. Sadaruddin dari BAN-PDM Sulsel ini, Ali Yafid juga menyinggung terkait pelaksanaan akreditasi yang masih kurang dengan jumlah satuan pendidikan yang akan diakreditasi dan re-akreditasi.
“Ini harus ada integrasi dengan sistem data pokok pendidikan dan hasil pengukuran kualitas pendidikan lain, misal: Dapodik, EMIS, SIMPATIKA, AKS/AKM, UKG/AKG, untuk melakukan triangulasi dan konfirmasi status akreditasi,” terangnya sembari menyampaikan data-data di lapangan terkait MIN, MTSN dan MAN di berbagai daerah di Sulsel.
