NusantaraInsight, Makassar — Ma’REFAT INSTITUTE kembali menggelar forum diskusi rutin Ma’REFAT Informal Meeting (REFORMING) ke-32 dengan tema “Menakar Politik Kebijakan Nasional di Hadapan Ancaman Kedaulatan Bangsa dan Negara Republik Indonesia”, pada Minggu 26 April 2026, di Kantor LINGKAR-Ma’REFAT, Kota Makassar.
Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, diskusi kali ini tidak menghadirkan narasumber utama, melainkan dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD). Seluruh peserta bertindak sebagai pemantik sekaligus narasumber, dengan Mohammad Muttaqin Azikin, Direktur Eksekutif dan Peneliti Ma’REFAT Institute, bertindak sebagai moderator.
Dalam pengantarnya, Muttaqin menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan menimbulkan polemik, baik pada level nasional maupun internasional. Ia menilai sejumlah kebijakan menunjukkan adanya disorientasi dalam arah penyelenggaraan negara, bahkan bertentangan dengan semangat konstitusi dan tujuan pendirian Republik Indonesia.
“Berbagai kebijakan yang lahir belakangan ini, memperlihatkan gejala disorientasi kebangsaan dan kebernegaraan. Banyak kebijakan tidak lagi berangkat dari cita-cita konstitusi, melainkan dari orientasi jangka pendek yang problematis,” ujarnya.
Menurutnya, program-program berbasis proyek seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, yang tetap dijalankan di tengah keterbatasan anggaran negara, perlu dikaji secara kritis agar tidak sekadar menjadi kebijakan populis tanpa arah strategis yang jelas.
Sugeng, salah seorang peserta menyoroti pelaksanaan program MBG sebagai contoh kebijakan publik yang dinilai berjalan tanpa arah yang jelas dan cenderung tergesa-gesa. Sugeng menilai program tersebut belum menyentuh akar masalah kesejahteraan rakyat, namun justru memicu pemotongan anggaran di berbagai sektor penting.
“Ketika program ini mendapat banyak kritik, tidak terlihat adanya upaya nyata untuk membenahi masalah yang muncul. Ini menunjukkan bahwa program dijalankan tanpa arah yang jelas dan terkesan terburu-buru, sementara anggaran sektor lain dipotong.” ujarnya.
Peserta lainnya, Manarangga Amir menekankan bahwa berbagai persoalan kebijakan saat ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan gejala dari pergeseran arah besar dalam pengelolaan negara. Menurutnya, konsistensi kebijakan nasional semakin tidak terlihat dan sering kali tidak sejalan dengan cita-cita bernegara dan tujuan berbangsa.
“Kalau kita merangkum isu-isu pengambilan kebijakan, baik pada skala nasional maupun internasional, ada begitu banyak persoalan yang muncul, mulai dari tidak jelasnya arah kebijakan nasional hingga kuatnya intervensi asing, oligarki, dan kepentingan elit,” ujarnya.
