News  

Ma’REFAT INSTITUTE Persoalkan Kebijakan Nasional dan Kedaulatan Bangsa

“Bukan reformasi yang gagal, tetapi kita tidak punya masterplan bersama tentang bagaimana mengatur negara pasca-Orde Baru dan mewujudkan agenda reformasi itu,” tegasnya. Karena itu, menurutnya, apa pun sistem politik yang digunakan, orientasi utama negara harus tetap pada terwujudnya welfare state, sebagaimana digagas Bung Hatta, dengan menjamin kebutuhan dasar rakyat.

“Tujuan negara harus jelas, yaitu memastikan pangan murah, pakaian terjangkau, rumah, pendidikan, dan kesehatan dapat diakses semua warga. Masterplan negara harus diarahkan ke sana,” pungkasnya.

Di penghujung diskusi, Muttaqin Azikin menegaskan bahwa berbagai persoalan kebijakan nasional maupun internasional yang kian kehilangan arah, berakar pada rendahnya kualitas penyelenggara negara yang lahir dari sistem politik yang belum sehat. Sehingga, pembenahan tata kelola negara harus dimulai dari reformasi penyelenggaraan pemilu sebagai pintu utama lahirnya para pemimpin nasional.

Atas dasar itu, forum merumuskan tiga rekomendasi utama untuk mendorong perbaikan kualitas penyelenggara negara. Pertama, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga dan institusi negara pada seluruh tingkatan, termasuk pimpinan partai politik, hanya dalam satu periode, guna membangun budaya demokrasi dan mencegah dominasi kekuasaan yang menghambat regenerasi kepemimpinan. Kedua, penguatan kewenangan penyelenggara pemilu/pilkada (KPU) untuk mensertifikasi calon legislatif dan eksekutif, agar partai politik tidak sekadar mengusung figur populer, tetapi menghadirkan kandidat yang benar-benar memenuhi standar kapasitas, integritas, dan kelayakan sebagai pejabat publik. Ketiga, peningkatan standar pendidikan minimal setingkat magister (S2) bagi calon pejabat negara/pejabat publik, karena kualitas kepemimpinan nasional sangat ditentukan oleh kapasitas intelektual para pengambil kebijakan.

BACA JUGA:  PGRI Marioriawa Tutup Rangkaian Konferensi Cabang di Soppeng

Diskusi berakhir tepat pukul 16.00 Wita. Seperti biasa diskusi ini dihadiri oleh peserta dari beragam kelompok, dari Aparatur Sipil Negara, Aktivis Lingkungan, Akademisi, Mahasiswa dan pelaku usaha UMKM.