NusantaraInsight, Makassar – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat pleno yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama, Sabtu (7/3/2026), di Rumah Makan Ulu Juku, Makassar.
Rapat tersebut dimanfaatkan untuk membahas sejumlah program kerja strategis organisasi sembari menunggu waktu berbuka puasa.
Rapat pleno dipimpin Sekretaris Umum PGRI Sulsel, Dr Abdi, M.Pd, dan dihadiri para pengurus. Beberapa agenda yang dibahas antara lain persiapan pemenuhan data mandatory untuk isian formulir Konkernas II PGRI Masa Bakti XXIII Tahun 2026, tindak lanjut penyusunan draft proposal Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta persuratan terkait kesekretariatan PGRI Sulsel.
Selain itu, rapat juga membahas tindak lanjut penyusunan personel Tim Task Force Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP PGRI) Sulsel.
Ketua PGRI Sulsel, Prof Dr H Hasnawi Haris, M.Hum, dalam sambutannya mengapresiasi Bidang Komunikasi dan Informasi yang telah menerbitkan media internal “Suara PGRI”. Media tersebut telah didistribusikan kepada pengurus PGRI kabupaten/kota hingga tingkat cabang dan ranting di seluruh Sulawesi Selatan.
Menurut Hasnawi, kehadiran media internal tersebut sudah lama diharapkan oleh para pengurus. Ia berharap penerbitannya dapat terus berlanjut dan menjadi wadah bagi guru untuk menyalurkan aspirasi maupun menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Media internal ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi seluruh anggota PGRI, sekaligus menampung aspirasi dan problematika yang dihadapi para guru,” ujarnya.
Hasnawi juga mengingatkan panitia pengadaan sekretariat PGRI Sulsel agar melakukan komunikasi dan sosialisasi secara menyeluruh kepada anggota terkait rencana pengadaan sekretariat tersebut.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Ketua Umum PB PGRI Prof Dr Unifah Rosyidi, M.Pd serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI untuk melaporkan rencana pengadaan sekretariat PGRI Sulsel.
Selain itu, Hasnawi meminta Tim Task Force YPLP PGRI Sulsel segera melakukan langkah konkret dengan melakukan pendataan, klarifikasi, dan verifikasi terhadap aset sekolah yang menggunakan nama PGRI di Sulawesi Selatan.
Pendataan tersebut meliputi status aset tanah dan bangunan, sumber daya manusia seperti guru dan tenaga kependidikan, serta jumlah siswa di setiap satuan pendidikan.
“Hasil kerja tim ini diharapkan dapat segera menjadi bahan kebijakan dalam upaya pembenahan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan PGRI di semua jenjang,” jelasnya.
