NusantaraInsight, Makassar — Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Zulhaelsi Zubir menghadiri kegiatan Sumpah dan Pelantikan 27 Pejabat Administrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar, Senin (2/3/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta penguatan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dari 27 Pejabat Administrasi dan Pengawas, 5 di antaranya bertugas di Dinas PU Kota Makassar yakni:
1. Muhammad Amin, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
2.. Suriady, Kepala Bidang Prasarana dan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
3. Rismawati Hamid, Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4. Achmad Rivaldy Rizal, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
5. Arie Satriadi Sadewa, Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Makassar
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa reposisi atau pergeseran jabatan dalam pemerintahan merupakan hal yang lazim dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja birokrasi.
Menurut Munafri, dalam setiap penempatan jabatan baru, hal pertama yang harus dilakukan adalah proses penyesuaian yang cepat dan tepat.
Ia menekankan pentingnya transisi yang baik dari pekerjaan lama ke pekerjaan baru, agar tidak terjadi kekosongan kinerja maupun hambatan administratif.
“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan,” tegasnya.
Dalam pelantikan 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar tersebut, Munafri menekankan bahwa pergeseran dan pertukaran posisi merupakan langkah strategis untuk mempercepat kinerja birokrasi.
Ia tidak menginginkan adanya persoalan di lapangan yang berlarut-larut tanpa solusi, terutama dalam hal pelayanan publik dan respons cepat terhadap keluhan warga.
Menurutnya, Kota Makassar adalah “rumah besar” bersama yang harus dijaga dan dibangun secara kolaboratif.
Karena itu, seluruh SKPD diminta memprioritaskan program-program utama di masing-masing bidang, serta memastikan setiap aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi pelayanan yang prima, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.
