Oleh Aslam Katutu
NusantaraInsight, Makassar — Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Israel telah lama terjalin erat, dibingkai oleh kepentingan strategis, komitmen ideologis, dan dukungan militer serta ekonomi.
Namun, belakangan ini, ketegangan antara kedua sekutu tersebut mencuat ke permukaan. Di tengah konflik yang berkecamuk antara Israel dan Iran, serta krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, suara-suara kritis dari Washington mulai terdengar lebih keras.
Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah aliansi AS–Israel yang selama ini kokoh sedang mengalami erosi? Dan jika ya, adakah ruang untuk diplomasi yang bisa menyelamatkan atau setidaknya merestrukturisasi hubungan ini menuju masa depan yang lebih berimbang?
Akar Ketegangan: Strategi Militer dan Agenda Politik
Ketegangan terbaru memuncak pasca-serangan besar-besaran Iran ke Israel pada Juni 2025. Israel merespons dengan operasi militer masif bernama “Rising Lion,” yang menyasar berbagai fasilitas strategis di Iran, termasuk pangkalan militer, peluncur rudal, hingga jaringan komunikasi.
Operasi ini berhasil secara militer, namun menimbulkan kecemasan di Gedung Putih. Pemerintahan Amerika Serikat, yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden dari Partai Demokrat, mulai menyuarakan keprihatinan atas potensi eskalasi regional yang bisa menyeret AS ke dalam konflik terbuka di Timur Tengah.
Namun ketegangan tidak hanya bersumber dari perbedaan pandangan militer. AS mulai kehilangan kesabaran atas sikap keras Israel terhadap Gaza dan pengungsi Palestina.
Meningkatnya jumlah korban sipil, kehancuran infrastruktur dasar, serta pembatasan akses bagi lembaga-lembaga kemanusiaan internasional telah menempatkan Washington dalam dilema moral dan diplomatik.
Masyarakat sipil dan kelompok HAM di AS menekan pemerintah untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel, yang dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.
Sementara itu, Israel—di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu—tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengubah pendekatan militernya.
Netanyahu tetap bergeming, dan bahkan dalam beberapa pernyataan publik menegaskan bahwa Israel “tidak akan tunduk pada tekanan internasional, termasuk dari sekutu sendiri.”
Friksi dalam Retorika dan Kebijakan
Pernyataan keras dari pejabat Gedung Putih mulai bermunculan. Menteri Luar Negeri AS memperingatkan Israel untuk menahan diri dari tindakan-tindakan yang bisa memicu konflik regional lebih luas.
Dalam sidang kongres, sejumlah senator dari kedua partai mempertanyakan keberlanjutan bantuan militer AS ke Israel jika tidak ada perubahan kebijakan.
Lebih lanjut, Washington mulai membatasi beberapa bentuk bantuan logistik dan intelijen yang selama ini diberikan tanpa syarat. Laporan dari Pentagon menyebutkan adanya “peninjauan ulang” terhadap kerja sama keamanan siber dan sistem pertahanan rudal. Meski langkah ini belum bersifat struktural, sinyalnya cukup jelas: kepercayaan antara kedua negara sedang diuji.
Israel pun menanggapi dengan nada defensif. Dalam sebuah wawancara dengan media internasional, Netanyahu menyebut bahwa “setiap negara berhak mempertahankan dirinya tanpa perlu izin dari siapa pun, termasuk dari sekutu.” Pernyataan ini dianggap sebagai sindiran langsung kepada AS, dan semakin memperlebar jarak diplomatik yang sebelumnya telah retak.
Pengaruh Politik Domestik AS
Di dalam negeri, pemerintah AS menghadapi tekanan yang tidak kalah kompleks. Masyarakat Amerika terbelah. Sebagian masih memegang dukungan historis terhadap Israel sebagai satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah. Namun, generasi muda, kalangan progresif, dan komunitas Muslim-Amerika mulai membentuk opini publik yang lebih kritis terhadap kebijakan luar negeri AS yang pro-Israel tanpa syarat.
