NusantaraInsight, Bulukumba — Megahnya kota-kota dan penghidupan di tanah rantau, tidak membuat pengusaha muda asal Bulukumba ini melupakan kampung halamannya.
Merentang jarak ribuan kilometer, Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel, S. Mualla terus mengikuti perkembangan di Kabupaten Bulukumba melalui pemberitaan media dan berbagai platform media sosial.
S. Mualla adalah seorang tokoh muda Bulukumba yang selama ini berkiprah di Jakarta. Sebagai CEO Mualla Group dan Wakil Ketua Umum KADIN Sulsel, S. Mualla juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk sebagai pengurus DPP APINDO Sulsel, Wakil Bendahara REI Sulsel, anggota Gapensi Sulsel, dan ikatan Saudagar Muslim se-indonesia (ISMI) Sulsel, serta terlibat Asosiasi Usaha Menengah Indonesia (AUMI) Pusat.
“Pembangunan di Kabupaten Bulukumba memang menunjukkan sejumlah perubahan namun ada beberapa yang sangat perlu dikritisi oleh civil society, dan menjadi PR bagi siapa pun nanti pemenang Pilkada Bulukumba 2024,” katanya lugas dalam wawancara salah satu media lokal, Jumat, 6 September 2024.
Dia membeberkan beberapa kelemahan dalam pembangunan di Kabupaten Bulukumba sejak lima tahun terakhir.
“Pertama adalah ketersediaan lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Salah satu masalah utama yang perlu dihadapi adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang layak serta terbatasnya peluang usaha bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena minimnya investasi dari industri besar dan perusahaan nasional yang masuk ke daerah,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut S. Mualla, pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak sepenuhnya melibatkan pengusaha lokal.
“Hal ini menimbulkan dua dampak negatif: tidak adanya transfer pengetahuan dan keterampilan bagi pengusaha lokal serta rendahnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.
Seharusnya, pemerintah daerah lebih proaktif dalam menarik investasi sekaligus mengutamakan keterlibatan pengusaha lokal dalam berbagai proyek strategis daerah,” bebernya.
Poin kedua, lanjutnya, kurangnya perhatian terhadap ketersediaan air bersih “Ketersediaan air bersih menjadi masalah serius. Banyak warga kesulitan mendapatkan akses air bersih dari PDAM yang seringkali mengalami kerugian dan tidak mampu memberikan pelayanan optimal,” Situasi ini memaksa masyarakat beralih ke air galon dan air kemasan, yang tentunya menambah beban ekonomi, terutama bagi kelas menengah.
Ketergantungan pada air kemasan ini bisa berujung pada kejatuhan ekonomi bagi banyak keluarga karena harga air yang relatif mahal. Pemerintah daerah harus segera memperbaiki manajemen PDAM dan memastikan penyediaan air bersih yang layak bagi seluruh masyarakat.
