YUK, KE MEKKAH NAIK UNTA KURUS (2)

Dalam sistem baru ini, pihak di luar lembaga resmi tetap tidak diizinkan menghimpun jamaah atau berperan sebagai penyelenggara perjalanan, sebagaimana peran travel berizin selama ini.

Selain itu, calon jamaah yang sama sekali belum memiliki pengalaman ibadah ke Tanah Suci tentu akan tetap membutuhkan pendampingan dan layanan profesional dari biro perjalanan resmi.

Dengan demikian, kebijakan Haji Mandiri ini justru membuka ruang kolaborasi antara negara, masyarakat, dan penyelenggara resmi, demi terciptanya penyelenggaraan ibadah yang lebih aman, transparan, dan berkeadilan.

Beberapa saat lalu saya telah mencoba melaksanakan umrah secara mandiri sebanyak dua kali. Saat itu saya benar-benar berangkat seorang diri — tanpa pendamping, tanpa rombongan, dan tanpa menggunakan jasa biro perjalanan.

Semua urusan saya atur sendiri, mulai dari pemesanan tiket pesawat, penginapan, hingga jadwal perjalanan. Durasi perjalanan pun saya buat singkat, sesuai kebutuhan saya, hanya empat hari, sebagai bentuk uji coba efisiensi dan penghematan biaya.
Biasanya, jamaah memesan hotel di dua kota — Madinah dan Mekkah.

BACA JUGA:  Kunjungan Istimewa Ketua Pengurus Masjid Wal-Ashry: Menikmati Pesona Magis Queenstown dan Danau Wakatipu

Namun kali ini saya hanya memilih satu tempat menginap di Madinah saja, berupa apartemen sederhana dengan tarif sekitar tiga ratus ribu rupiah per malam. Untuk melaksanakan umrah di Mekkah, saya cukup menggunakan kereta cepat Madinah–Mekkah pulang-pergi, tanpa perlu menginap di hotel di Mekkah. Semua kegiatan disesuaikan dengan jadwal keberangkatan dan kepulangan kereta.

Setelah menyelesaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, saya biasanya langsung kembali ke Madinah. Namun bagi jamaah yang ingin beristirahat sejenak setelah thawaf dan sa’i, bisa beritikaf di masjid semalam, lalu keesokan paginya kembali ke Madinah dengan kereta pertama. Pengalaman ini memberi pelajaran berharga bahwa umrah mandiri bukan sekadar hemat biaya, tetapi juga latihan kemandirian, disiplin, dan keikhlasan dalam beribadah. Ikhlas karena hanya kita dan Allah saja.

BUTUH SOLUSI BUKAN KOLUSI

Di bagian akhir buku saya, saya menutup dengan subjudul “Butuh Solusi, Bukan Kolusi.” Subjudul ini lahir dari pengalaman dan keprihatinan mendalam terhadap dinamika pelaksanaan haji tahun 2024.

Tahun itu menjadi catatan pahit bagi banyak jamaah, karena pada musim haji berikutnya, tahun 2025, pelaksanaan Haji Mandiri bahkan Haji Visa Furodah tidak lagi diperkenankan.

BACA JUGA:  Halalbihalal Masjid Kampung Amanah Hadirkan Lima Dai Muda

Pada tahun 2024, banyak jamaah yang gagal menunaikan ibadah hajinya karena berbagai sebab. Ada yang mengurungkan niat dan membatalkan keberangkatan, ada yang sudah sampai Arab Saudi namun akhirnya kembali, bahkan ada yang tak berani keluar dari hotel saat hari-hari puncak Armuzna.

Penyebabnya bukan semata kendala teknis, tetapi tekanan sosial luar biasa — bullyan di media sosial yang menyebut jamaah nonkuota sebagai jamaah ilegal, calon deportan, korban penipuan, akan didenda dan dibanned sepuluh tahun, bahkan dituduh hajinya tidak sah dan berdosa. Padahal, kenyataannya tidak sepenuhnya seperti itu.

Kondisi ini menuntut solusi bijak dari pemerintah dan pihak-pihak terkait, terutama dalam melindungi warga negara yang ingin menunaikan haji secara mandiri tanpa membebani negara. Persoalan haji nonkuota tidak membutuhkan kolusi — yang saya maknai sebagai: (KO)rban penipuan, penge (LU)ran yang tidak pasti dan mahal, serta bom p(SI)kis yang menimbulkan ketakutan dan paranoia di kalangan jamaah.

Saya menulis ini bukan untuk menyudutkan pihak mana pun, termasuk Kementerian Agama tahun 2024, melainkan sebagai refleksi agar ke depan tidak ada lagi calon tamu Allah yang dipermainkan oleh kepentingan duniawi. Mungkin semua ini adalah sinyal dari langit, agar kita memperbaiki niat dan tata kelola ibadah yang seharusnya suci. Wallāhu a‘lam bish-shawāb.