Selain itu, menurut Termohon, Pemohon telah keliru menggunakan data yang dimaksud sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 10 TPS itu. Pemohon menyebutkan jumlah DPT di 10 TPS tersebut sebanyak 5.387 pemilih. Namun, Termohon mencatat jumlah DPT di 10 TPS tersebut sebesar 5.262 pemilih. Sementara untuk jumlah pemilih Termohon maupun Pemohon sama-sama menyebutkan 3.592 pemilih.
Dengan demikian, Termohon menyebutkan dalil Pemohon yang mempersoalkan 10 TPS di atas tidak beralasan menurut hukum. Sebanyak 10 TPS yang dipersoalkan Pemohon tersebut adalah TPS 001 Tolo Selatan dan TPS 005 Tolo Barat Kecamatan Kelara; TPS 002 Tanammawang, TPS 005 Bulusibatang, TPS 003 Kareloe, dan TPS 004 Kareloe Kecamatan Bontoramba; serta TPS 001 Mangepong, TPS 005 Mangepong, TPS 002 Langkura, dan TPS 004 Bontomatene Kecamatan Turatea.
Di sisi lain, Paslon Nomor Urut 2 Paris Yasir dan Islam Iskandar sebagai Pihak Terkait mengatakan dalil Pemohon terhadap dugaan pelanggaran di 10 TPS tersebut adalah keliru. Misalnya, pemilih atas nama Sulaeman memang benar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea serta tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat. Namun, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak membuktikan Sulaeman menggunakan hak pilihnya di kedua TPS tersebut. Sebab, Pihak Terkait menemukan pemilih atas nama Sulaeman menggunakan hak pilihnya hanya di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara sebagai pemilih DPK dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPT.
“Itu variabel yang kurang lebih sama dengan beberapa hal yang dikemukakan terkait pemilih yang telah menggunakan hak pilih sebanyak dua kali Yang Mulia,” kata kuasa hukum Pihak Terkait Irham di hadapan Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani di di Ruang Sidang Lantai 4 Gedung I MK, Jakarta.
Kemudian, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto Muhammad Alwi mengatakan pihaknya melayangkan 13 rekomendasi kepada Termohon atas dugaan pelanggaran. Namun dari 13 rekomendasi itu, hanya dua rekomendasi yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan Termohon, tetapi dua rekomendasi ini tidak menjadi dalil yang dimohonkan Pemohon dalam perkara ini.
“Ada 11 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti,” kata Alwi.
Sebagai informasi, Paslon Nomor Urut 3 Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby selaku Pemohon Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini mendalilkan rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan Termohon telah merugikan perolehan suaranya. KPU Jeneponto telah menetapkan perolehan suara masing-masing paslon yaitu Paslon 1 Efendi Al Qadri Mulyadi-Andry Suryana Arief Bulu 7.141 suara, Paslon 2 Paris Yasir-Islam Iskandar 89.147 suara, Paslon 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby 88.083 suara, dan Paslon 4 Syamsuddin Karlos-M Syafruddin Nurdin 27.543 suara. Namun perolehan suara yang benar menurut Pemohon seharusnya adalah Paslon 1 Efendi Al Qadri Mulyadi-Andry Suryana Arief Bulu 6.856 suara, Paslon 2 Paris Yasir-Islam Iskandar 83.657 suara, Paslon 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby 85.547 suara, dan Paslon 4 Syamsuddin Karlos-M Syafruddin Nurdin 26.119 suara. Perolehan suara itu didapatkan jika perolehan suara masing-masing paslon di 25 TPS (10 TPS dan 15 TPS) tersebut dinyatakan nol.
