Lanjut Mastan, disebutkan jika sudah ada batasan UUD yang mengatur baru berbicara terkait terobosan/temuan hukum karena kalau misalnya kita tahu bahwa ada aturan yang mengatur bukan kewenangan MK yang mengadili tetapi dipaksakan dengan argumentasi temuan/terobosan hukum bisa disebut melabrak hukum.
“Sekali lagi ini pendapat saya dan tetap yang punya kewenangan berhak atau tidak Mengadili adalah kewenangan mutlak Mahkamah Konsitusi,” jelasnya. (*)
3. Kab. Bangka Barat: 4 TPS di TPS 1, 2, 3, 4 Desa Sinar Manik,…
NusantaraInsight, Palopo — Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palopo, Abduh Bakry Pabe (ABP) ngaku…
NusantaraInsight, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pasangan calon wali kota dan wakil wali…
NusantaraInsight, Jakarta – Kontroversi syarat pencalonan Aries Sandi Darma Putra sebagai Calon Bupati Kabupaten Pesawaran terkait…
NusantaraInsight, Jakarta — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan Persidangan Pemeriksaan Lanjutan untuk Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025…
Apalagi, kata Ardilafiza, pelaksanaan pemungutan suara ulang harus dipikirkan lebih komprehensif sebab akibatnya. Pelanggaran atau…
