Terkait invasi kebijakan pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi laut Kabupaten Nunukan, sangat dibutuhkan kolaborasi dengan asumsi, (1) belum adanya komitmen dasar yang diinisialisasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan dan merumuskan kebijakan inovatif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Kemudian, (2) faktor penyebab timbulnya inovasi kebijakan serta Upaya untuk menyebarkan inovasi ke dalam kebijakan, masih didasari pada motivasi kelompok secara parsial.
Dan, (3) kapasitas para aktor untuk melakukan aksi bersama masih sangat terbatas. Hal itu didasari bahwa di Kabupaten Nunukan belum terdapat pengaturan prosedur dan institusi bersama untuk menjadi wadah dalam menghadirkan tindakan bersama dalam menciptakan inovasi kebijakan.
Berdasarkan hal ini, ungkap Zainal Arifin Paliwang, sangat pentingnya untuk melihat determinan dan penyebaran dalam inovasi kebijakan serta urgensi melibatkan konsep dinamika tata kelola kolaboratif dalam inovasi kebijakan pemerintah daerah serta berfokus pada persoalan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pengelolaan potensi kelautan di wilayah perbatasan di daerah, maka penelitian ini berorientasikan pada “policy innovation dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat kawasan pesisir wilayah perbatasan di Kalimantara Utara”.
Alumni Akabri Magelang tahun 1986 ini menyatakan, tujuan penelitiannya untuk menganalisis dan menentukan strategi membangun komitmen, motivasi, kapasitas bersama stakeholder dalam inovasi kebijakan yang kolaboratif. Kemudian menganalisis dan menentukan faktor penyebab terlaksananya inovasi kebijakan yang kolaboratif, serta menentukan model inovasi kebijakan kolaboratif tersebut.
Adapun hasil yang diperoleh untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat kawasan pesisir wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara yakni,(1) Komitmen bersama stakeholder dalam inovasi kebijakan kolaboratif, dimana kebijakan ini mengarah pada pembentukan kebijakan berdasarkan pada kegiatan yang dilakukan masyarakat yang ada di wilayah pesisir, dengan membentuk sebuah kebijakan berkaitan dengan wilayah Kabupaten Nunukan sebagai daerah penghasil rumput laut terbesar.
Selanjutnya, (2) Motivasi dan komitmen bersama stakeholder dalam inovasi kebijakan kolaboratif, dimana salah satunya untuk melakukan kebijakan yang inovatif secara bersama karena pemerintah ingin mewujudkan pengembangan dan produksi dari komoditi utama Kabubaten Nunukan yaitu pengembangan rumput.
