NusantaraInsight, Makassar — Komunitas Anak Pelangi (K-Apel) menggelar Diskusi Budaya Membaca-Membaca Budaya pada Sabtu (1/2/2025) di Baruga Angin Mammiri Rumah Jabatan Wali Kota Makassar.
Diskusi kali ini, menghadirkan pemateri Prof.Dr.Mardi Adi Armin, M.Hum (Guru Besar Filsafat Bahasa FIB Unhas), Dr.Syafruddin Muhtamar, S.H.,M.H. (Pemerhati Budaya, Dosen UMI) dan anggota DPRD Sulsel Yeni Rahman, S.Si, dipandu oleh Arwan D.Awing, S.E (Jurnalis) dan Notulen Hermanto, SE (Praktisi Silat) ini, memberikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) utamanya bagi anggota DPRD Sulsel.
Yeni Rahman, anggota Komisi E DPRD Sulsel dan juga wakil Ketua I Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini, merespon bahwa tulisan-tulisan yang dibuat oleh para penulis dapat diterbitkan.
Dia mengatakan, untuk tahun ini tidak dapat berbuat banyak karena penetapan anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan sebelum dia bergabung di lembaga legislatif itu dan tidak dapat lagi diutak-atik karena ini berinflikasi dengan hukum.
“Namun untuk tahun depan, nanti Maret 2025 baru akan dibahas,” ujarnya.
Yeni Rahman mengatakan, jika pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur, cinta literasi, seharusnya dapat menerbitkan karya-karya para penulis tersebut. Mestinya, para pemimpin harus memberi contoh membeli buku yang ditulis para penulis di daerah ini.
“Pada saat pameran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) banyak barang yang dipamerkan. Orang-orang yang melihat pameran barang-barang itu hanya mengatakan ‘bagus’, tetapi tidak membeli. Sekali-sekali yang membeli itu mulai dari para pejabat. Insya Allah saya akan beli kalau buku ini jadi diterbitkan, ” ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal sebagai Srikandi Lorong ini.
Yeni Rahman berpendapat, kegiatan literasi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Tidak harus seseorang itu harus meraih sarjana. Banyak pemimpin lahir tanpa pendidikan yang tinggi. Institusi tertinggi bukan perguruan tinggi, melainkan ada di rumah tangga, ada pada para wanita.
Ia juga secara tegas menjawab keluhan dari peserta terkait aturan pengadaan buku-buku di Perpustakaan Sekolah yang hanya dibudget di bawah Rp.100.000.
“Lepas ini, saya akan menelpon pihak terkait, tentang aturan budget pengadaan buku di bawah Rp.100.000. jadi bersabar ki, saya akan telepon dinas terkait,” tegasnya.
Ia juga merespon positif terkait peran serta media dalam hal melakukan sosialisasi terkait budaya ini.
“Bahkan sewaktu periode ke-2 saya di DPRD Makassar, saya banyak terbantu oleh peran media. Karena banyak teman dewan yang tak mau berbicara di depan wartawan akhirnya saya yang memonopoli wawancara dengan dengan media, sehingga saya sangat terbantu dengan massifnya pemberitaan saya di masyarakat,” tuturnya.
