Kinerja pendapatan negara ini, menurut Sri Mulyani, menunjukkan bahwa pendapatan mulai pulih, meskipun secara tahunan (year on year/yoy) masih menunjukkan penurunan.
Pendapatan negara turun 12,4% dibandingkan April tahun lalu. Penurunan ini berasal dari penerimaan pajak yang terkoreksi 8,7% menjadi Rp 657 triliun, PNBP yang turun 24,7% menjadi Rp 153,3 triliun. Namun demikian, penerimaan dari kepabeanan dan cukai justru tumbuh 4,4% menjadi Rp 100 triliun.
*Belanja Negara*
Melansir laman Kementerian Keuangan, Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa (pada Jumat 23/5 lalu) pun merinci “pos belanja” Rp 806,2 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 546,8 triliun
atau 20,2% dari target sebesar Rp 2.701,4 triliun.
“Di mana belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Belanja non KL atau disebutnya belanja bendahara umum negara mencapai Rp 293,1 triliun atau 19% dari target belanja non KL Rp 1.541,4 triliun,” paparnya
Berikutnya, transfer ke daerah per 30 April realisasinya paling tinggi mencapai Rp 259,4 triliun atau 28,2% dari target Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan belanja pemerintah pusat.
Sementara itu, Wakil Menkeu Suahasil Nazara menambahkan, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari total pagu 2025 bila dibandingkan 2024 yang berada di angka 23,8% sebesar Rp 591,7 triliun memang lebih rendah. Sebab, ada penyelenggaraan pemilu yang juga mendorong realisasinya.
Berikutnya dari sisi belanja K/L, realisasinya mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Menyangkut belanja pegawai, sampai akhir April telah dibelanjakan Rp 102 triliun, 33,3% dari APBN.
“Ini artinya on track, 4 bulan pertama 1/3 tahun, dia 1/3 belanja pegawai. Kalau kita lihat dibandingkan dengan belanja pegawai pada tahun 2024, terjadi peningkatan sekitar 5%,” ujar Suahasil.
Suahasil menjelaskan, peningkatan signifikan dari belanja pegawai antara lain karena transisi pemerintahan. Ada beberapa K/L yang sifatnya transisi dan memerlukan belanja pegawai yang lebih tinggi, kemudian pada bulan April sudah mulai menerima pegawai.
*Keseimbangan Primer*
Selain menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp 4,3 triliun (Pendapatan Negara 810,5 triliun dikurangi Belanja Negara Rp 806,2 triliun), APBN April 2025 juga diikuti keseimbangan primer positif sebesar Rp 173,9 triliun.
Keseimbangan primer merupakan pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
