Kesepakatan ini selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025 untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Persetujuan di Paripurna akan mengukuhkan postur APBN 2026 sebagai dasar hukum pelaksanaan fiskal pemerintah pada tahun tersebut.
Implikasi bagi Pembangunan dan Kesejahteraan
APBN 2026 memiliki implikasi luas terhadap arah pembangunan Indonesia. Dengan belanja negara yang mencapai Rp3.842,7 triliun, pemerintah memiliki ruang besar untuk mempercepat transformasi ekonomi. Beberapa implikasi yang dapat dicatat antara lain:
1. Penguatan Infrastruktur dan Digitalisasi
Alokasi belanja kementerian/lembaga yang signifikan berpotensi memperkuat pembangunan infrastruktur fisik maupun digital. Infrastruktur yang memadai akan mendorong konektivitas antarwilayah, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik.
2. Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan
APBN 2026 juga diharapkan tetap mendukung program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, subsidi energi, serta jaminan kesehatan. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.
3. Transformasi Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan
Di tengah isu perubahan iklim, APBN dapat diarahkan untuk mendukung transisi energi bersih, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan berkelanjutan. Kebijakan fiskal harus mampu menjadi pendorong dalam mewujudkan ekonomi hijau yang berdaya saing.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Belanja di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi harus dioptimalkan agar menghasilkan SDM unggul yang mampu bersaing di era globalisasi dan revolusi industri 4.0.
Penutup
Kesepakatan Banggar DPR RI bersama Pemerintah mengenai postur APBN 2026 merupakan langkah strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Dengan pendapatan Rp3.153,6 triliun dan belanja Rp3.842,7 triliun, defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB masih dalam batas aman dan mencerminkan komitmen terhadap disiplin fiskal.
Namun, tantangan tetap ada, baik dari sisi pembiayaan, produktivitas belanja, maupun risiko global. Karena itu, implementasi APBN harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan akuntabel. APBN 2026 bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari upaya kolektif bangsa untuk memperkuat ekonomi, menjaga stabilitas, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ke depan, keberhasilan APBN 2026 akan sangat ditentukan oleh sinergi semua pihak—pemerintah, DPR, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang solid, APBN dapat benar-benar menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan.
