Catatan Agus K Saputra
NusantaraInsight, Ampenan — Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah strategis dengan menempatkan dana menganggur senilai Rp 200 triliun yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara. Langkah ini dilakukan sejak 12 September 2025 dan menjadi salah satu kebijakan fiskal-moneter yang menarik perhatian publik dan pelaku ekonomi.
Kebijakan ini bukan sekadar keputusan administratif terkait pengelolaan dana pemerintah, melainkan strategi ekonomi yang berorientasi pada penggerakan sektor riil dan peningkatan daya dorong kredit perbankan. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia, kebijakan ini menjadi upaya konkret untuk mengalirkan likuiditas ke dalam sistem keuangan nasional agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat.
Penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini terbagi ke lima bank besar milik negara: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing menerima Rp 55 triliun; Bank Tabungan Negara (BTN) menerima Rp 25 triliun; sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat Rp 10 triliun.
Distribusi ini mencerminkan strategi yang berimbang antara bank konvensional besar yang berfokus pada segmen korporasi dan komersial dengan bank yang memiliki basis pembiayaan perumahan dan ekonomi syariah. Melalui distribusi tersebut, diharapkan terjadi penyaluran dana yang lebih merata ke berbagai lapisan masyarakat dan sektor ekonomi, mulai dari industri besar, UMKM, hingga masyarakat kelas menengah.
Tujuan utama kebijakan ini adalah agar dana pemerintah yang sebelumnya “menganggur” di Bank Indonesia — yang berarti tidak berputar dalam ekonomi riil — dapat dimanfaatkan secara produktif oleh perbankan. Dengan begitu, bank-bank BUMN memiliki tambahan likuiditas yang dapat digunakan untuk memperluas penyaluran kredit, meningkatkan pembiayaan investasi, serta mendukung pertumbuhan sektor produktif seperti industri manufaktur, pertanian, dan properti.
Salah satu dampak langsung dari kebijakan ini adalah meningkatnya penyaluran kredit di sektor perbankan, terutama di lima bank BUMN penerima dana tersebut. Purbaya menyebutkan bahwa Bank Mandiri, sebagai salah satu penerima dana terbesar, telah mencatat kenaikan pertumbuhan kredit hingga 11%, naik signifikan dari sebelumnya yang hanya berkisar 8%.
Kenaikan ini bukan hanya angka statistik, tetapi menjadi indikator bahwa perbankan mulai lebih agresif dalam menyalurkan pinjaman ke sektor riil. Dalam konteks ekonomi, peningkatan penyaluran kredit menandakan adanya perputaran ekonomi yang lebih aktif — dunia usaha mulai kembali bergeliat, konsumsi masyarakat meningkat, dan investasi mulai berjalan lebih cepat.
br
br
