Menurut Rini, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa birokrasi harus bersih. Sistem merit ini adalah salah satu _tools_ untuk membangun birokrasi yang bersih. Beliau juga sering menyampaikan untuk setiap individu ASN itu harus berkinerja dan terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Apalagi, salah satu sasaran pada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 adalah terciptanya aparatur sipil negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit.
“Meritokrasi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan serta promosi ASN. Hal ini tentunya mendukung efektivitas pemerintahan dengan memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis juga memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai,” jelasnya.
*Kedua,* berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2023 oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) disebutkan bahwa dari 64 Instansi Pemerintah (IP), 9 IP ditetapkan dalam SK kategori sistem merit “Baik”. Yaitu antara lain Provinsi NTB (dengan nilai sistem merit 284,5) dan Kabupaten Lombok Timur (265).
Untuk tahun 2024 tidak ada yang naik kelas ke kategori “Sangat Baik”. Namun untuk kategori “Baik”, dari 69 IP, Provinsi NTB “diwakilkan” oleh Kabupaten Lombok Tengah (320), Kabupaten Lombok Barat (292,5), Kabupaten Lombok Timur (290) dan Kota Bima (257).
“Hilangnya” Provinsi NTB serta belum “munculnya” Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dalam penilaian sistem merit tahun 2024 (setidaknya dengan target “Sangat Baik” dan “Baik”) menjadi sangat relevan dalam visi dan misi Gubernur NTB terpilih, Iqbal-Dinda. Karena sebagaimana disampaikan saat Debat Pilkada, Rabu, 23-10-2024, Lalu Iqbal sangat diuntungkan oleh _merit system!_
“Saya ini datang dari pulau yang jauh, bukan siapa-siapa, tidak punya ordal (orang dalam), masuk ke Kementerian Luar Negeri, Alhamdulillah bisa jadi eselon I paling muda, eselon II juga paling muda dan bisa jadi dubes juga paling muda,” ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, hal tersebut bisa terjadi karena meritokrasi. Oleh karena itu, sebagai orang yang diuntungkan oleh _merit system,_ Iqbal berjanji akan menghadirkan hal tersebut di birokrasi pemerintahan NTB.
“Kalau saya adalah orang yang diuntungkan oleh meritokrasi, maka tidak dilakukan lagi, saya ingin melihat seluruh birokrasi di pemerintah provinsi di NTB juga merasakan indahnya meritokrasi. Dan kita akan wujudkan komitmen itu, memastikan agar setiap orang termotivasi untuk maju, agar setiap orang termotivasi untuk melakukan yang terbaik di dalam memberikan pelayanan kepada publik,” jelas Iqbal.
