Dewan Pers sesungguhnya sudah membuat rambu-rambunya. Dalam Pasal 5, misalnya, dikatakan bahwa personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Saya menyangsikan ini dilakukan. Lihat saja, praktik yang terjadi.
Kerap kali jurnalis asal comot status selebritas, tokoh, atau orang tertentu di akun medsosnya tanpa permisi. Foto-foto dan gambar bergerak (video) yang menampilkan figur terkenal/ternama dipermak sesuai kepentingan konten dan tampilan visual yang menarik.
Clickbait, kecepatan, trending dan viral, menjadi targetnya. Etika jurnalisme dilabrak. Bisa dibayangkan, produk jurnalistik seperti apa yang dihasilkan bila hanya mengandalkan AI.
Kontrol Ada pada Manusia
Pemanfaatan AI dalam jurnalisme modern merupakan suatu keniscayaan. Bahkan kalau tidak digunakan, media yang bersangkutan bisa terlihat bagai generasi old school. Hanya saja, prinsip kehati-hatian harus dikedepankan dengan disiplin pada verifikasi.
Manusia penggunanya harus menjalankan fungsi gate keeper. Sehingga berita-berita yang disebarluarkan memiliki akurasi dan dapat dipercaya.
Bila diletakkan dalam struktur perusahaan pers, maka ada tanggung jawab berjenjang di sana. Jurnalis, koordinator liputan, pemimpin redaksi, hingga perusahaan persnya.
Sistem dan mekanisme internal di perusahaan pers bersangkutan perlu pula dibuat. Agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Regulasi yang dibuat hanya bersifat mengatur agar kita lebih tertib dan disiplin mengemban profesi sebagai jurnalis yang sejatinya mulia.
Memang berat tugas jurnalis di era post truth, karena dia tak hanya dituntut memiliki kecakapan digital, tapi juga etika dan budaya digital, yang akan bermuara pada literasi digital lewat berita-berita yang mencerdaskan dan memberi harapan akan kemajuan pada bangsa dan negara ini. (*)
br
