UNFREL dan Forum Rektor, ada KIPP yang lebih dahulu terbentuk, dan punya pengalaman memantau penyelenggaraan pemilu 1997. Dinamika politik dan demokrasi di Tanah Air, rupanya menjadi daya tarik sejumlah negara Eropa yang tergabung dalam Observation Unit European Union. Ada 15 perwakilan negara di situ, antara lain, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Belanda (rumahpemilu.org).
Belum lagi keterlibatan lembaga-lembaga pemantau pemilu internasional, seperti The National Democratic Institute (NDI), The Carter Center, dan Asia Network for Free Election (ANFREL). Selain itu, ada National Citizen Movement for Free Elections (NAMFREL), dan International Republican Institute (IRI). Indonesia, kala itu, benar-benar menjadi pusat perhatian dunia internasional.
Dalam pemilu 1999 ini, terdapat 48 partai peserta pemilu, yang memperebutkan suara rakyat untuk bisa duduk di DPR RI, DPRD Tingkat I Provinsi, dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kota. Regulasi pemilu merujuk pada beberapa undang-undang (UU), seperti UU No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No 3 tentang Pemilihan Umum, dan UU No 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (www.kpu.go.id).
Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU ada di pusat hingga di daerah, bahkan di luar negeri. Keanggotan KPU terdiri atas perwakilan parpol peserta pemilu, unsur pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat. Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu (Panwaslak Pemilu), kala itu, masih bersifat ad hoc.
Saya kadang berperan ganda, melakukan peliputan, sekaligus mengikuti pelatihan, atau sebaliknya, ikut pelatihan sembari meliput. Manfaatnya, jejaring ke narasumber terbuka, dan materi pemberitaan beragam. Secara pribadi, kami dari kalangan jurnalis juga dapat kursus politik, lalu mengolahnya sebagai program acara yang kental literasi politik.
Fenomena baru dalam proses demokrasi kita selama pelaksanaan pemilu 1999, tentu saja menjadi daya tarik liputan bagi saya, dan bagi kami di Radio Bharata FM. Wawancara dengan pelaksana, dari unsur KPU dan Panwaslu dilakukan, juga dengan para pemantau pemilu independen. Suara-suara warga juga direkam, bukan hanya kalangan elite yang jadi tampilkan.
Meski pemilu pertama di era reformasi ini dilaksanakan dalam semangat luber dan jurdil, tapi praktik politik uang (money politics) masih ditemukan. Intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara juga masih terjadi. Namun, secara keseluruhan penyelenggaraan pemilu 1999 berlangsung aman dan lancar. (*)
Makassar, 14 Februari 2024
