Indonesia adalah bangsa yang sejak awal berdiri di atas solidaritas terhadap penjajahan dan penderitaan. Maka ketika tragedi kemanusiaan terjadi di Jalur Gaza, publik tidak melihatnya sebagai konflik yang jauh. Ia terasa dekat. Ia terasa personal.
Namun pada saat yang sama, Indonesia justru memilih bergabung dalam forum seperti BOP, yang oleh sebagian kalangan dinilai memiliki keterkaitan dengan kekuatan global yang terlibat dalam eskalasi konflik, termasuk ketegangan dengan Iran.
Walau sudah dijelaskan,
menjadi anggota BOP adalah ikhtiar agar Indonesia punya enggagement dan akses lebih untuk perjuangan Palestina merdeka, tapi tetap berkembang persepsi yang berbeda.
Di sinilah paradoks itu muncul.
Di satu sisi, rakyat bersimpati pada korban. Di sisi lain, negara terlihat berjalan dalam orbit kekuatan yang justru menjadi bagian dari konflik itu sendiri.
Yang paling menyayat adalah diamnya sikap terhadap tragedi kemanusiaan. Ketika sekolah dibom di Iran. Ketika 160 remaja dan anak-anak menjadi korban. Ketika dunia berduka.
Dan Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai suara moral di panggung internasional, justru terdengar sunyi.
Civil society melihat ini bukan sekadar kebijakan luar negeri. Ini soal identitas bangsa.
Apakah kita masih bangsa yang berdiri untuk kemanusiaan. Ataukah kita mulai kehilangan kompas moral kita.
-000-
3. Presiden yang Dianggap Terisolasi dari Realitas
Kritik ketiga lebih halus, tetapi justru paling berbahaya.
Ia tidak datang dengan teriakan. Ia datang sebagai bisikan. Sebagai kegelisahan yang perlahan menyebar di antara mereka yang bekerja di lapangan.
Ada kesan di kalangan civil society bahwa presiden mulai terisolasi dari fakta. Bahwa realitas yang keras, berdebu, dan sering kali tidak nyaman, telah berubah menjadi laporan yang rapi, bersih, dan menyenangkan saat tiba di meja kekuasaan.
Ambil contoh program MBG.
Gagasan program ini mencerahkan. Di atas kertas, eksekusi program ini terlihat berjalan baik. Angka tersaji. Target tercapai. Laporan menunjukkan distribusi lancar, manfaat dirasakan masyarakat.
Namun di lapangan, cerita yang beredar berbeda.
Ada daerah yang menerima bantuan tidak merata. Ada kualitas yang dipertanyakan. Ada keracunan. Ada pelaksanaan yang terburu-buru, tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai. Ada isu bisnis MBG yang dikendalikan pihak tertentu.
Di beberapa titik, program ini lebih tampak sebagai keberhasilan administratif daripada keberhasilan substantif.
Yang hilang bukan niat baik. Yang hilang adalah kejujuran data.
Contoh lain adalah narasi tentang selesainya bencana di Sumatra.
Dalam pernyataan resmi, situasi disebut telah terkendali. Pemulihan disebut berjalan baik. Bahkan dalam beberapa forum, bencana itu seakan telah menjadi masa lalu.
Namun bagi warga yang masih tinggal di hunian sementara, bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian, bagi anak-anak yang masih belajar di ruang darurat, bencana itu belum pernah benar-benar selesai.
Bencana bukan hanya soal air yang surut atau tanah yang mengering. Bencana adalah trauma yang menetap. Adalah kehidupan yang belum kembali.
Ketika negara terlalu cepat menyatakan selesai, ia tanpa sadar meninggalkan mereka yang masih berjuang.
Di sinilah masalah utamanya.
Ini bukan soal presiden tidak peduli. Justru sebaliknya. Ini soal sistem informasi yang gagal membawa realitas secara utuh ke pusat kekuasaan.
Ketika seorang pemimpin hanya menerima kabar baik, maka keputusan yang diambil akan selalu terlalu optimis, terlalu cepat, dan sering kali terlalu jauh dari kenyataan.
