*Satu Semester Berjalan*
Mengukur seberapa progresif wujud komitmen dan konsistensi penegakan Prabowo-Gibran di masa satu semester pertama menjabat memang sesuatu yang tidak fair. Sebab, 6 bulan adalah waktu yang terbilang singkat untuk sebuah pekerjaan berat dan butuh waktu panjang.
Namun demikian, sejumlah indikator bisa menjadi rujukan untuk mengevaluasi kinerja Prabowo-Gibran dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan.
Untuk menguji seberapa konsisten pemerintahan Prabowo-Gibran menunaikan janji dan komitmen penegakan hukum dan keadilan, maka dapat dilihat melalui beberapa kebijakan penting.
Pertama, diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. Sebagaimana diketahui, terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025 ini tak lain sebagai langkah strategis awal Prabowo-Gibran dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan efisiensi birokrasi.
Alhasil, melalui Inpres ini, diharapkan dapat memperkuat koordinasi lembaga penegak hukum. Ia dipercaya mampu meningkatkan sinergi antara KPK, Kejaksaan, Polri, PPATK, dan lembaga pengawasan internal dalam upaya penindakan dan pencegahan korupsi.
Adanya sinergi dan sinkronisasi antarlembaga penegak hukum, dapat mendorong pertukaran data dan informasi hukum secara real-time antarlembaga. Dan inilah titik awal keberhasilan penegak hukum memberantas berbagai aksi kejahatan belakangan ini.
Selain itu, Inpres tersebut juga berhasil menyelaraskan upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Hal mana dilakukan melalui adanya integrasi antara pendekatan pencegahan berbasis teknologi (e-government, digitalisasi pengadaan) dan penindakan hukum yang tegas.
Hal yang tidak kalah penting yakni instruksi tersebut mampu mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan e-katalog, e-budgeting, dan sistem keuangan berbasis digital yang diawasi secara terintegrasi.
Terlihat, sejak masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, kinerja Kejaksaan, Polri dan KPK begitu gesit dan totalitas.
Ini terbukti melalui serangkaian penindakan terhadap berbagai kasus korupsi, peredaran narkoba, hingga mafia hukum/peradilan yang berhasil dibongkar.
Beberapa kasus korupsi besar seperti korupsi di tubuh Pertamina, pertambangan hingga suap mafia hukum dan peradilan, berhasil diungkap dan dibongkar di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini membuktikan bahwa komitmen Prabowo-Gibran menegakkan hukum dan keadilan benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh. Semoga, komitmen dan konsistensi ini terus terjaga demi mewujudkan Indonesia adil dan berdaulat.
*Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia*
