Sejauh mata memandang, bangsa ini telah krisis pendidikan untuk kesejahteraan. Pembangunan universitas, sekolah, pesantren, dan perpustakaan berkedok kepentingan politik kelompok.
Susunan pemain dalam laga pesta demokrasi ini telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Benar saja apa yang dikatakan oleh salah seorang tokoh pendidikan Indonesia, bahwa bangsa ini telah menjadi kereta yang siap membawa siapa saja yang mengikuti gerak pemimpin.
Sudah tidak ada lagi nalar kritis. Semua tergantikan dengan kepentingan dan keinginan kuasa. Meski begitu, tak sedikit gerakan pendidikan alternatif hadir mendukung masyarakat agar mendapatkan kesehatan berpikir dalam melakoni hidup yang penuh sandiwara.
Gerakan pendidikan alternatif menuju resolusi bangsa yang berprikeadilan dan berprikemanusiaan merupakan nafas keberadaan negara yang demokrasi.
Salah satu contohnya Social Movement Institute yang tak menyimpan kebosanan untuk mengurusi bangsa ini hingga pada aktivitas gerakan sosial seperti aksi kamisan dan sekolah aktivis. Berdiri di Tugu Jogja dengan simbol diam. Memberi perlawanan atas ketidaksesuaian trilogi pendidikan dengan kondisi bangsa dan masyarakat hari ini.
Menyusul gerakan perpustakaan jalanan dalam menggelar lapak baca gratis demi masyarakat bisa mengakses dunia seluas mungkin.
Apakah ada yang salah dari gerak pemimpin? Katanya orang cerdas, berpendidikan tinggi, memiliki titel doktor, dan memiliki pengaruh kuat untuk bangsa.
Tapi, mengapa masih ada kesenjangan yang terjadi pada bangsa ini? Apakah masyarakat atau orang di daerah telah mengalami kekeliruan dalam pengaplikasian pesta demokrasi? Jika demikian, lalu apa arti pemimpin dan negara untuk bumi manusia? Begitu.
